Jakarta, Demokratis
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu segera melakukan langkah-langkah konkrit dan positif untuk mengembangkan desa sebagai ujung tombak dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Isra A Sanaky mengungkapkan, selama ini tidak sedikit Kepala Desa (Kades) yang dijadikan bulan-bulanan atau sasaran ditakut-takuti oleh banyak pihak, yang menyebabkan mandeg-nya proses pembangunan desa dan penyelewengan Dana Desa.
Perlu diketahui, lanjutnya, desa adalah kesatuan komunitas pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkecil.
Di Indonesia, tidak kurang dari 87 ribu desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Bahkan hingga ke pelosok-pelosok, yang sampai saat ini mungkin sulit dijangkau dengan transportasi dan komunikasi canggih, ada desa atau dusun atau apapun namanya dalam bahasa masyarakat lokal.
Hal itu disampaikan Isra A Sanaky saat didatangi utusan atau delegasi desa-desa dari Papua yang akan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (Rakornas BKNDI) yang akan digelar pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
“Saudara-saudara kita dari delegasi desa-desa dari Papua menyampaikan rasa cemas dan khawatirnya, karena mereka sering dijadikan sasaran untuk ditakut-takuti, terutama terkait pengelolaan Dana Desa. Mereka dipersepsikan akan ditangkapi dan dipenjarakan dan akan dituduh korupsi Dana Desa. Saya jelaskan, tidak ada seperti itu. Justru desa harus dikembangkan dan dimajukan, serta dididik untuk bisa mengelola Dana Desa secara efektif demi kemajuan masing-masing desa,” tutur Isra A Sanaky, saat menggelar pertemuan persiapan pelaksanaan Rakornas BKNDI, di Kantor Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur, Sabtu (22/02/2020).
Isra A Sanaky menyampaikan, untuk menjelaskan banyaknya informasi yang simpangsiur bahkan yang bernada negatif, yang cenderung merugikan masyarakat dan Kepala Desa, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beserta seluruh aparat penegak hukum, dan stakeholders, perlu berkoordinasi, mensosialisasikan dan mendidik masyarakat desa dengan benar.
Sebab, jika desa tidak dikelola dengan baik dan jika tidak dikembangkan, maka persoalan kemiskinan dan berbagai problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus-terusan terjadi kian pelik.
“Di sinilah, perlunya koordinasi, komunikasi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparatur penegak hukum dan masyarakat, termasuk BKNDI, untuk menjembatani kesimpangsiuran informasi, mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) desa, mengembangkan potensi-potensi desa. Sebab desa adalah ujung tombak segala bidang di Indonesia,” tutur Isra A Sanaky.
Problema utama bangsa Indonesia, menurut Isra A Sanaky, ada di desa-desa. Solusinya pun harus dimulai dari desa-desa itu. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pengembangan SDM Indonesia, pertahanan keamanan, pengembangan perekonomian Indonesia, bahkan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) desa-desa harus diutamakan di garis terdepan.
Itu semua sesuai juga dengan visi misi Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’aruf Amin, yang menekankan Nawacita juga harus dimulai dan dilakukan dari desa sebagai ujung tombak Indonesia.
“Termasuk dalam menangkal isu terorisme, itu setiap kepala desa mesti mengetahui dan mencegah warga di desanya,” pungkasnya. (Albert S)
