Karawang, Demokratis
Kepala ATR/BPN Kabupaten Karawang, Nurus Solichin, diharapkan bisa meningkatkan transpransi terhadap mas media terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan salah satu program Presiden RI, Joko Widodo, untuk tahun 2023 ini.
Di era keterbukaan ini, tampaknya pejabat di tingkat Kepala Kantor maupun tingkat Kepala Seksi di Kantor Pertanahan Karawang cendrung tertutup bahkan sulit untuk ditemui guna mengkonfirmasikan hal progres PTSL tahun 2023 sudah sampai dimana dan sudah berapa tanah masyarakat yang telah disertifikatkan.
Dua pekan lalu, wartawan Demokratis menghubungi Kepala Kantor BPN Karawang, Nurus Solichin, yang baru beberapa minggu menjabat sebagai Kepala ATR/BPN Karawang untuk menggantikan Kepala ATR sebelumnya, Humaidi, yang dimutasikan entah kemana.
Ketika ditemui dengan mengisi daftar tamu, tidak berhasil karena Satpam BPN beralasan sedang melakukan zoom meeting. Apakah benar sedang zoom meeting saat ingin ditemui tak diketahui dengan pasti. Namun Nurus Solichin mengarahkan Demokratis menemui Kasubag TU.
“Bapak mengatakan ke bapak Kasubag TU BPN, aja,” kata salah satu Satpam sambil membawa surat tamu.
Tapi meskipun sudah diarahkan oleh Nurus Solichin untuk menemui Kasubag TU, toh juga tak berhasil dengan alasan rapat juga. Sebagai pertanyaan apakah sudah kian rapuhnya pelayanan publik di Kantor BPN Karawang? Untuk mengkonfirmasikan PTSL pun bukan main sulitnya. Luar biasa ketertutupan pejabat di Kantor Pertanahan Karawang.
Sejak program PTSL digulirkan Presiden RI, Jokowi, mas madia terus melansir beritanya dengan baik terhadap keberhasilan BPN Karawang mengerjakan PTSL yang selalu berhasil tuntas ketika dijabat beberapa Kepala ATR/BPN. Namun setelah ada pergantian pejabat-penting di BPN Karawang pelayanan terhadap mas madia berubah total, bahkan terjadi ketertutupan dan sulit untuk ditemui di ruang kerjanya.
Oleh karena itu diharapkan Kepala ATR/ BPN yang baru, Nurus Solichin, bisa meningkatkan keterbukaan terhadap pers. Apakah pers bukan mitra kerja intansi pemerintah/swasta/TNI/Polri, maupun lembaga lainnya? Mas madia tugasnya sebagai sosial kontrol dan menyebarluaskan informasi dengan seluas-luasnya ke publik. (JS)
