Jakarta, Demokratis
Temuan atau bocoran dari Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi tentang penindasan etnis minoritas yang telah jadi korban kemanusian oleh suatu negara telah mendapat perhatian oleh negara moderat di seluruh dunia.
Fahira Idris anggota DPD mengatakan di Jakarta, Senin (16/12/2019).
“Protes tersebut kini telah direspon oleh anggota PBB,” ujarnya, yang ditandai dengan gelombang kecaman terhadap pelanggran HAM terus bermunculan di berbagai belahan dunia. “Ini tidak bisa didiamkan karena kita akan bisa dikucilkan oleh negara lain,” jelasnya.
Semestinya ketergantungan ekonomi pada Tiongkok harus dibedakan dengan kemanusian. “Kelebihan kita sebagai negara moderat semestinya harus bisa memberikan pemahaman kepada dunia agar kita aktif,” kata Fahira.
Sinergi
Merespon pelambatan ekonomi global akhir-akhir ini, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menyatakan pelambatan ekonomi harus direspon dengan sinergi antar pelaku ekonomi agar perekonomian bisa tetap survive.
“Dengan sinergi antar semua stakeholder kita akan bisa lebih kuat, dan hanya dengan inovasi kita akan bisa menghadapi tantangan apapun, termasuk tantangan disrupsi teknologi informasi,” ujarnya.
“Sudah saatnya antar pelaku ekonomi saling mengisi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi kita punya potensi besar dan pasti akan menjadi negara maju jika dikelola dengan tepat,” paparnya lagi.
Dikatakan, Indonesia adalah negara yang punya potensi besar, dan pasti akan menjadi negara maju dan sejahtera jikalau dikelola dengan tepat sesuai dengan karakter bangsa ini. Dan kita harus percaya diri, optimistis dalam menghadapi tantangan sesulit apapun.
“Khususnya buat Bank Indonesia harus didorong untuk terus terlibat aktif dalam membuat kebijakan moneter dan pengendalian inflasi yang mendorong UKM lewat pembiayaan inklusi dengan bantuan teknologi finansial yang jadi tren baru,” katanya. (Erwin Kurai)
