Jakarta, Demokratis
Ketua DPR Puan Maharani mewacanakan agar fraksi-fraksi di DPR membuka kemungkinan membentuk panitia khusus (pansus) yang mendalami berbagai kasus kebocoran data pribadi pejabat negara dan warga yang belakangan muncul ke publik. Terbaru, kasus bocornya data vaksinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diunggah pihak tertentu di media sosial.
Puan mengatakan, dibutuhkan asesmen menyeluruh terhadap dampak kebocoran data masyarakat. Selain itu, perlu pendalaman untuk mengetahui data dan fakta kerugian masyarakat akibat kebocoran data pribadi. “Kalau perlu DPR membentuk panitia kerja khusus untuk asesmen menyeluruh ini agar bisa mendengar dengan lengkap aspirasi dan keluh kesah masyarakat yang dirugikan,” kata Puan Maharani, Minggu (5/9/2021).
Untuk diketahui, sertifikat milik diduga Presiden Joko Widodo beredar di platform Twitter berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal vaksinasi serta nomor batch vaksin.
Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Dedy Permadi mengatakan data sertifikat vaksin Jokowi diakses lewat fitur pemeriksaan sertifikat vaksin di aplikasi PeduliLindungi besutan Telkom dan Kemkominfo.
“Akses pihak-pihak tertentu terhadap sertifikat vaksinasi Covid-19 Bapak Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada sistem PeduliLindungi,” ujar Dedy dalam keterangan resminya yang diterima, Jumat (3/9/2021).
Menurut Dedy, hal ini terjadi lantaran saat ini fungsi pemeriksaan sertifikat vaksin Covid-19 di sistem PeduliLindungi dipermudah. Pengakses cukup memasukkan nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin. Sebelumnya, untuk mengakses informasi ini, pengakses mesti menyertakan nomor ponsel pengguna.
Sementara NIK Presiden Jokowi, diduga diperoleh pelaku dengan pengecekan data di Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Kurai)
