Karawang, Demokratis
Sejumlah pengelola pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) di Kabupaten Karawang mengeluhkan dugaan pungutan liar (pungli) dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilakukan oleh Ketua Forum PKBM.
Seorang PKBM yang tidak mau disebutkan namanya kepada Demokratis mengungkapkan, PBKM setiap tahunnya mendapatkan dana BOP sesuai dengan jumlah warga belajar (WB) yang mereka ajukan ke Dinas Pendidikan.
”Semua PKBM Kabupaten Karawang mendapatkan dana BOP dari Pemerintah Pusat sesuai dengan data warga belajarnya dan setiap PKBM ada yang mendapatkan Rp 100 juta, Rp 200 juta sampai Rp 300 juta,” ungkapnya, baru-baru ini.
Namun mereka sangat mengeluhkan pungutan BOP yang dilakukan oleh Ketua Forum PKBM Kabupaten Karawang yang mencapai mencapai 25 s/d 30 persen dengan alasan untuk biaya kegiatan PKBM.
“Anggaran pungutan yang dilakukan oleh Ketua Forum PKBM dari mulai tahun 2019 sampai 2020 sampai saat ini belum dipakai untuk kegiatan PKBM se Kabupaten Karawang,” keluhnya.
Menurutnya, Forum PKBM pernah melakukan kegiatan di Ciater Kabupaten Subang namun pembiayaannya bukan menggunakan uang pungutan yang dilakukan oleh Ketua Forum.
“Malah semua PKBM biaya masing-masing, dana itu sama sekali tidak digunakan oleh Ketua Forum di setiap ada kegiatan apapun,” katanya.
Mereka menduga, pungutan BOP PKBM yang dilakukan oleh Ketua Forum hanya kedok untuk meraup keuntungan dan kepentingan diri sendiri. “Pembohongan terhadap PKBM se Kabupaten Karawang untuk dijadikan ajang kesempatan akan memperkaya diri Ketua Forum PKBM Karawang. Dan kedepannya Ketua PKBM harus dipilih kembali sehingga tidak ada lagi yang menjadi korban atas pungutan tersebut,” pungkasnya. (Tim)
