Jakarta, Demokratis
Ketua RW 016 Perumahan Pantai Mutiara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Santoso Halim mendadak dipecat dari jabatannya. Tak lama sebelum dipecat, Santoso mengungkapkan kasus pungutan liar atau pungli yang diduga dilakukan oleh salah satu BUMD DKI Jakarta.
Awalnya, Santoso mengaku menerima keluhan warga soal dugaan praktik pungli dan menemukan kejanggalan terkait pengelolaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di perumahan elit itu. Selain itu, ia menyebut pengembang perumahan PT Taman Harapan Indah masih memiliki banyak pekerjaan rumah.
Salah satunya, sudah sekitar 36 tahun sejak perumahan tersebut berdiri, pengembang tak kunjung melakukan serah terima fasos dan fasum kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Bahkan, fasum dan fasos di perumahan Pantai Mutiara kerap dijadikan bisnis oleh berbagai pihak, termasuk oleh pengembang dan anak usaha dari PT Jakarta Propertindo, PT Jakarta Utilitas Propertindo, perseroan daerah milik Pemda DKI.
Ia mengungkapkan hal ini saat acara bersama warga Pantai Mutiara pada Rabu, 14 Desember 2022.
Selang beberapa jam setelah Santoso menjelaskan keluhan terkait dugaan pungli dan kejanggalan pengelolaan sebuah BTS di sekitar kantor RW 016, pada sekitar pukul 23.00 WIB, beredar surat pemberhentian dirinya sebagai Ketua RW.
“Surat tersebut ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Pluit Sumarno dan disahkan oleh Camat Penjaringan Depika Romadi,” ujar Santoso kepada wartawan, Jumat (16/11/2022).
Pungli yang dilakukan oleh PT Jakarta Utilitas Propertindo ini berupa penarikan sewa pada kantor RW 016.
“Kami memiliki bukti transfer pungutan liar dengan nilai ratusan juta rupiah,” kata Santoso.
Ia pun sudah mengadukan soal pungutan liar ini kepada Anggota DPRD DKI Gani Suwondo Lie dan Anggota DPR Darmadi Durianto. Ia menjelaskan kepada kedua wakil rakyat ini bahwa praktik tersebut ternyata sudah berjalan selama bertahun-tahun, termasuk pada periode Kepala RW sebelumnya, yakni almarhum Boenawan Yunarko.
“Pungutan liar ini melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2002 Jo Pasal 368 KUHP Jo PP Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,” pungkasnya. (Albert S)
