Indramayu, Demokratis
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke mendatangi gedung kriminal kusus (krimsus) Polda Metro Jaya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 September 2024.
Kehadiran Ketum PPWI tersebut adalah dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi terkait laporan polisi nomor LP/B/2859/V/2024 atas nama pelapor mantan ketua umum Persatuan Wartawan Indonesia (keteum PWI) Hendry Ch Bangun tertanggal 22 Mei 2024.
Pada kesempatan itu, kepada awak media ketum PPWI menegaskan, bahwa dirinya datang atau hadir bukan untuk memberikan keterangan kepada penyidik, namun justru ingin memberikan bukti-bukti atas dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan atau penggelapan dana hibah badan usaha milik negara (BUMN) yang dilakukan mantan Ketum PWI dan kawan-kawannya.
“Saya hendak buktikan bahwa konten youtube yang dipersoalkan oleh pelapor adalah fakta, makanya saya belum perlu memberikan keterangan sebelum dibuktikan bahwa laporan kami di KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan keberbagai lembaga penegak hukum lainnya rentang kebenaran dugaan tipikor tersebut,” ungkap Ketum PPWI yang juga alumni PPRA-48 Lemhanas RI tahun 2012 ini.
Berbagai dokumen dan data yang disampaikan ke Krimsus Polda Metro Jaya oleh Ketum PPWI hari ini melalui tim penasehat hukumnya antara lain berkas laporan dugaan korupsi dana hibah BUMN ke KPK dan atau ke lembaga penegak hukum lainnya. Slip bukti setoran pengambilan dana hibah dimaksud, kwitansi penerimaan cashback dana hibah BUMN ke pegawai BUMN yang diklaim tidak pernah diterima oleh jajaran Forum Humas BUMN, laporan polisi ke Bareskrim Polri atas nama terlapor Hendry Ch Bangun oleh pelapor Pengurus Pusat PWI Helmi Burman dan setumpuk berkas bukti lainnya.
Tokoh pers nasional itu juga telah menyampaikan ke penyidik yang menangani laporan itu tentang pesan elektronik dari penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri, AKBP H. Yusami, S.I.K., M.I.K, yang menyatakan bahwa Bareskrim Polri menemukan penyimpangan penggunaan dana hibah BUMN oleh Hendry Ch. Bangun dkk.
“Terhadap laporan PWI tersebut sudah dilakukan. Pulbaket dan diperoleh informasi bahwa sudah dilakukan audit internal independen terkait penggunaan dana (hibah BUMN – red) tersebut di atas dengan hasil memang terdapat penyimpangan dan diputuskan terhadap pihak oknum internal yang telah menerima dana tersebut untuk mengembalikan uang tersebut kepada PWI,” demikian pesan WhatsApp AKBP H. Yusami kepada Wilson Lalengke.
Pada kesempatan yang sama para pengacara PPWI Nasional yang mendampingi Wilson Lalengke, yang terdiri atas Advokat Dolfie Rompas, S.Sos, S.H., M.H.; Advokat Alfan Sari, S.H., M.H., M.M.; dan Advokat Ujang Kosasih, S.H., menjelaskan alasan dan dasar hukum mengapa pihaknya menolak klienya dimintai klarifikasi.
“Kami menjelaskan kepada penyidik bahwa klien kami belum perlu dimintai keterangan, karena jelas ada SKB 3 lembaga (Polri, Kejagung, Kemenkominfo – red) tentang implementasi UU ITE yang harus dipedomani oleh penyidik dalam memproses laporan terkait delik pelanggaran ITE,” jelas Koordinator Tim PH PPWI, Advokat Dolfie Rompas.
Sejalan dengan Dolfie Rompas, Advokat Ujang Kosasih menambahkan bahwa penyidik seharusnya cermat dan mendalami terlebih dahulu laporan dugaan pelanggaran UU ITE dan tidak semestinya langsung mengirim surat panggilan terhadap terlapor dalam perkara ini.
“Karena selain ada SKB UU ITE ada juga Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini harus dipahami oleh penyidik. Wilson Lalengke sedang mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang diduga keras dilakukan Hendry Ch Bangun dkk, dan telah mengadukannya ke KPK. Kok malah dapat panggilan polisi sebagai terlapor. Seharusnya Wilson Lalengke mendapat penghargaan dari pemerintah,” tegas advokat asal Banten ini dengan mimik heran.
Masih dalam keterangannya, Ujang Kosasih menyampaikan bahwa Tim PH PPWI akan mengawal terus kasus ini. “Bila dipaksakan oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya, maka ini akan jadi perseden buruk penegakan hukum di Indonesia yang dipertontonkan oleh Polda Metro Jaya,” sebutnya.
Pada kesempatan mendatangi Polda Metro Jaya, sejumlah anggota PPWI juga hadir menemani Ketua Umumnya, antara lain dari PPWI Karawang, PPWI Bekasi, PPWI Tangerang, PPWI DKI Jakarta, dan PPWI Pandeglang. Dalam menghadapi perkara ini Dewan Pengurus Nasional PPWI menurunkan 11 orang pengacara dari Divisi Hukum dan Advokasi organisasi pewarta warga yang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-17, November 2024 mendatang. (S Tarigan)
