Subang, Demokratis
Kolaborasi tiga organisasi massa nerpengaruh di Kabupaten Subang, yakni Pemuda Pancasila (PP), Bhineka, Sundawani Wirabuana, berencana mengerahkan massa gabungan untuk mendukung DPRD Subang agar segera menggelar hak interpelasi terhadap eksekutif terkait tidak adanya usulan APBD Perubahan dan defisit anggaran berjalan tahun 2022 yang diderita Pemda Subang.
“Melalui hak interpalasi DPRD Subang itu, setidaknya mayarakat akan tahu akar persoalan yang sebenarnya terutama soal buruknya tata kelola keuangan Pemkab Subang sehingga Subang mengalami defisit anggaran berjalan di tahun 2022 ini yang berdampak bukannya Kabupaten Subang maju ke depan, tapi dirasakan malah mundur ke belakang,” ujar Ketua Bhinneka, H Endang Supriadi, SH., MH.
Ketua Ormas Sundawani Wirabuana Subang, Yosep Suyono, juga mengatakan, pihaknya sudah sepakat, Ormas Bhineka, Ormas Sundawani Wirabuana dan MPC Pemuda Pancasila Subang bakal mengerahkan massa untuk mensuport wakil rakyat di DPRD Subang saat digelarnya hak interpelasi itu.
“Supaya kami bisa menyaksikan apakah para wakil rakyat kami di DPRD Subang benar-benar melaksanakan amanah rakyatnya atau cuma dagelan politik saja saat digelarnya hak interpelasi itu,” ucap Yosep diamini oleh Dankoti Mahatidana MPC Pemuda Pancasila Subang, Handra Munandar, Rabu (21/9/2022) dilansir laman metrobuana.co.id.
Informasi yang dihimpun, hingga Rabu (21/9/2022), para pengusul hak interpelasi sudah tercatat sebanyak 12 anggota DPRD yang menandatangani, di antaranya 9 orang dari Fraksi Partai Golkar, 1 orang dari F-PKB, 1 orang dari F-PAN dan 1 orang dari F Gerindra. Sementara Fraksi Partai Nasdem yang awalnya diharapkan menjadi lokomotif pelaksanaan hak interpelasi ternyata sekarang terkesan ‘ogah’ mengikutinya dengan alasan Hak interpelasi itu terlebih dahulu harus ada resonansi.
Menurut salah seorang penandatanganan usulan hak interpelasi DPRD Subang dari Fraksi Gerindra, H Ujang Sumarna mengatakan, hak interpelasi DPRD terhadap eksekutif itu sangat perlu dilakukan agar semua akar persoalan yang menjadi penyebab terjadinya tata kelola keuangan Pemkab Subang yang dinilai carut marut itu bisa diketahui secara terang benderang.
“Sudah kami kumpulkan setumpuk berkas berkas temuan di semua OPD dan BUMD serta lainnya yang nanti akan menjadi bahan pertanyaan terhadap pihak eksekutif,” ucapnya. (Abh)
