Jakarta, Demokratis
Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Ario Bimo dari Fraksi PDI Perjuangan yang berlangsung secara virtual di Jakarta, Jumat (3/4/2020).
Tiba-tiba menyoroti agenda langkah-langkah untuk menyelamatkan BUMN di tengah melemahnya ekonomi setelah mewabahnya pandemi Covid-19, agar tidak semakin memburuk lagi.
“Kami akan memberi kelonggaran pada Menteri BUMN untuk mengambil kebijakan yang diperlukan guna menyelamatkan BUMN dengan secara progresif,” kata Mukhtarudin dari Fraksi Partai Golkar yang jadi penanya ke 3 saat rapat kerja dengan Menteri BUMN di Jakarta (3/4/2020).
Kita, katanya, memiliki 141 BUMN serta anak-anak perusahaan dan cicitnya. “Saya harap kehadirannya tetap bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Untuk itulah, maka langkah-langkah penyelamatan BUMN harus diambil dengan secara tepat dan terukur termasuk menyelamatkan karyawan BUMN. “Kita akan back up jika diperlukan dengan membuat regulasi yang baru,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi VI Ario Bimo masih berharap BUMN bisa eksis agar bisa menyumbangkan laba untuk PNBP buat negara. “Saya sependapat dengan Menteri BUMN bahwa diprediksi deviden BUMN akan turun pada tahun ini,” jelasnya.
“Soal tentang kegentingan ekonomi. Kegentingan ini juga melanda dunia yang tidak pernah terjadi sebelumnya akibat Covid-19. Sehingga diperlukan langkah-langkah baru untuk menyelamatkan BUMN kita,” kata Eddi Baskoro Yudhoyono yang biasa dipanggil Ibas dari Fraksi Partai Demokrat.
Salah satu caranya, tambahnya, melalui konsolidasi usaha agar BUMN tetap sehat meski karyawannya berkerja dari rumah. “Semisal perlu dipastikan kas tetap lancar, spending pengeluaran tepat sasaran dan hutang tetap terkontrol,” ujarnya.
“Di dalam kondisi seperti ini saya yakin Menteri BUMN pasti sangat pusing untuk mencari jalan keluar agar bisa dapat menyelamatkan BUMN,” jelas Ibas diplomatis.
“Banyak yang memandang kondisi saat ini dengan optimis dan ada juga yang pesimis terkait dengan portofolio dunia usaha, dan skenario yang tiba-tiba menjadi berat,” ungkap Nasril Bahar dari Fraksi PAN.
Dikatakan, sikap Fraksi PAN dapat dipastikan akan mendukung kelonggaran apabila Menteri BUMN akan mengambil kebijakan penyelamatan BUMN nanti. “Bila perlu sampaikan saja pada kami tentang apa-apa saja regulasi yang akan diperlukan oleh Menteri BUMN untuk itu,” ujar Nasril.
Elly Rahmat Yasin dari Fraksi PPP menyoroti relaksasi kriditur pelaku usaha UMKM yang bernilai sampai Rp 10 miliar yang menjadi nasabah bank BUMN. “Karena sampai sekarang masih tetap ditagih untuk membayar cicilannya,” katanya.
“Bila perlu agar ditunda dahulu untuk 1 tahun kedepan. Dan berikan sanksi bagi direksi bank yang melanggar,” kata Elly. (Erwin Kurai)
