Kamis, September 11, 2025

Komisi VIII Optimis Sekolah Rakyat Dapat Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Jakarta, Demokratis

Ketua Komisi VIII DPR Ansory Siregar optimistis Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dapat memutus kemiskinan antargenerasi dengan menerima pendidikan yang baik, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kami meyakini Sekolah Rakyat yang sasarannya dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat memutuskan mata rantai kemiskinan,” ujar Ansory saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) Rangkasbitung 34 di Gedung BPMP Kabupaten Lebak, Kamis (12/9/2025).

Sekolah Rakyat sebagai sekolah alternatif bertujuan untuk memutus kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dan dirancang sekolah berasrama atau boarding school yang menyediakan fasilitas dari mulai asrama, laboratorium, hingga peralatan berbasis teknologi.

Selain itu juga pelaksanaan kurikulum yang dipakai dalam proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat menggunakan tiga pendekatan.

Antara lain pendekatan Kurikulum Orientasi atau masa persiapan, Kurikulum Format sesuai standar nasional dan Kurikulum Berasrama atau penguatan karakter dan nilai-nilai kebangsaan.

“Kami dari Komisi VIII DPR tentu sangat mendukung Sekolah Rakyat yang leading sektor pengelolaannya Kementerian Sosial,” tuturnya menjelaskan.

Menurut dia, pada tahun 2025 Komisi VIII DPR menyetujui tambahan anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp2,3 triliun dan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan operasional Sekolah Rakyat.

Karena itu, pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lebak, Banten berjalan efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan seperti apa yang diimpikan Presiden Prabowo.

Rekrutmen sekolah Rakyat yang dimulai 14 Juli 2025 harus berdasarkan data terpadu dan sosial ekonomi nasional dan dipastikan keakuratannya melalui verifikasi dan validasi.

“Kami minta pemerintah daerah juga mendukung Sekolah Rakyat dan bisa membantu alokasi lahan untuk pembangunannya,” kata Ansori.

Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki mengatakan pihaknya sangat mendukung Sekolah Rakyat, karena masyarakat di sini tertinggi angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang terbaru 2025 jumlah kemiskinan mencapai 111.000 jiwa dan di antaranya 17 ribu jiwa lebih menyandang kemiskinan ekstrem.

“Kami sangat mendukung Sekolah Rakyat dan diharapkan dapat memutuskan kemiskinan dengan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan,” katanya. (Ruslan)

Related Articles

Latest Articles