Jakarta, Demokratis
Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) menyatakan menghormati proses rekonstruksi yang dilakukan kepolisian terkait bentrokan antara anggota kepolisian dengan Laskar FPI. Komnas HAM menyebut rekonstruksi dengan 58 adegan di empat lokasi di Karawang yang dilakukan Bareskrim pada Minggu (13/12/2020) merupakan rekonstruksi berdasarkan sudut pandang kepolisian.
“Ya kita menghormatilah rekonstruksi yang dibuat oleh pihak Polri. Itu kan versi mereka. Tentu Komnas HAM dengan mandat yang ada sebagai lembaga negara independen menelusuri menurut data, informasi, yang kami kumpulkan sendiri. Nanti kami cross check juga kepada pihak kepolisian, pihak lain, termasuk saksi-saksi lapangan yang sudah kami temui,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Senin (14/12/2020).
Untuk itu, Taufan mengatakan, penelusuran terkait bentrokan yang menewaskan enam anggota Laskar FPI tersebut tidak bergantung pada rekonstruksi oleh kepolisian. Taufan menegaskan, pihaknya telah melakukan rekonstruksi tanpa melibatkan pihak lain.
“Sudah melakukan olah lapangan tiga hari. Saya pada hari ketiga juga turun langsung,” kata Taufan.
Taufan enggan menyebut fakta-fakta yang telah diperoleh sejauh ini lantaran sudah masuk dalam substansi. Taufan hanya menyampaikan, penelusuran yang dilakukan Komnas HAM diharapkan dapat membuahkan informasi baru sehingga tidak berkembang opini simpang siur di masyarakat mengenai tewasnya enam simpatisan FPI di Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (7/12) dini hari lalu.
“Karena itu kami berharap sebaiknya sebelum ini dikumpulkan semua, dianalisis, di-cross check sana-sini, kita tidak akan bicara tentang substansinya. Tapi tahapan itu sudah kita lakukan. Kita sudah tiga hari tiga malam ada di lapangan. Mengecek silang semua bahan dan informasi-informasi,” katanya.
Taufan memastikan Komnas HAM secara serius mengusut peristiwa tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan kepercayaan kepada Komnas HAM untuk mengusut bentrokan tersebut.
“Bayangkan saja Bapak Presiden sampai memberikan atensi khusus mempercayakan Komnas HAM, bagi kami itu satu tantangan yang berat, kami harus mengungkap apa yang sebenar-benarnya. Bukan apa yang dimau oleh pihak tertentu. Kan pihak tertentu maunya digiring ke sini, yang di sana lain lagi. Kami tidak mau. Termasuk dengan cara menyebarkan hoax menyerang orang per orang di sini,” katanya.
Dalam mengusut peristiwa ini, Komnas HAM pada hari ini meminta keterangan Direktur Utama PT Jasa Marga, Syubakti Syukur dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran.
Syubakti Syukur mengaku telah memberikan keterangan dan dokumen terkait peristiwa yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek kepada Komnas HAM. Syubakti mengklaim CCTV di sekitar lokasi terjadinya bentrokan, yakni Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 tidak rusak.
“Kalau kemudian mengenai CCTV yang kemudian dikabarkan rusak, itu sebenarnya enggak, CCTV kita itu semuanya berfungsi,” kata Syubakti.
Dikatakan, di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek terpasang ratusan CCTV. Menurutnya, rekaman CCTV yang terjadi pada KM 50 bukan rusak, melainkan terdapat gangguan pengiriman data.
“Jadi CCTV kita di Jakarta-Cikampek maupun elevated di bawahnya itu ada 277 CCTV yang kemarin memang kebetulan terganggu itu bukan CCTV-nya. CCTV tetap berfungsi, tapi pengiriman data itu terganggu hanya 24 CCTV dari KM 48, 49 sampai 72,” kata Syubakti.
Meski demikian, Syubakti menyebut CCTV pada lokasi kejadian tidak terekam. Hal ini lantaran terdapat kesalahan pada pengiriman data perekaman CCTV.
“Kalau di luar yang 23 itu, sekian jam, sekian jam itu dari jam 4.50 atau jam 5 sampai 4 besoknya itu di 23 titik itu enggak kekirim datanya. Nggak ada rekaman,” ujar Syubaki.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam memastikan akan mendalami keterangan dan barang bukti yang diserahkan dari Dirut Jasamarga. Sehingga publik diminta untuk bersabar dan menunggu hasil penelusuran Komnas HAM.
“Mohon terkait yang beredar di publik memang ada baiknya diklarifikasi. Bagian dari ini lah kami proses klarifikasi, kami dikasih kesempatan, dikasih penjelasan yang cukup detail dan akan ada pertanyaan untuk mendetailkan kembali,” kata Anam.
Menurut Anam, keterangan dari Jasamarga akan menambah terang peristiwa tewasnya enam simpatisan FPI di Tol Jakarta-Cikampek. Karena peristiwa itu menimbulkan informasi yang simpangsiur di tengah masyarakat.
“Semua hal yang terkait Jasamarga, terkait jalan tol yang di sana memang bagaimana karena tugas Komnas HAM untuk merangkai peristiwa, nah kontribusi dari info yang diberikan pihak Jasamarga akan menambah terangnya peristiwa,” tegas Anam. (Red/Dem)
