Indramayu, Demokratis
Sejumlah nelayan kecil atau nelayan tradisional yang berada di Desa Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berharap kepada Bupati Indramayu terpilih Lucky Hakim dan Syaefudin dapat memprioritaskan keberlangsungan hidup serta aktivitas sandar kapal nelayan yang saat ini terdampak dengan adanya pembangunan EPCC Jetty dan Propylene Storage Tank oleh PT Polytama melalui PT. Adhi Karya.
Ungkapan itu diutarakan oleh Sutarno selaku Ketua di Dewan Pengurus Wilayah Komite Nasional Nelayan Nusantara (DPW KONANN) Kabupaten Indramayu, Minggu (1/12/2024).
Menurutnya, bahwa pengembangan pabrik tersebut sebagai upaya hilirisasi industri petrochemical. Pengembangan tahap dua itu akan dibangun pelabuhan Jetty khusus sepanjang 900 meter ke arah laut dan storage propylane tank.
Meskipun proyek yang dilakukan PT. Polytama Propindo ini sangat penting untuk kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan khususnya Kabupaten Indramayu yang akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi, namun sejumlah pihak dinilai lalai pada beberapa persoalan taraf hidup sebagian nelayan kecil yang berada di desa setempat.
Nelayan yang berada di desa itu tidak bisa menyandarkan kapalnya di tempat yang dari dulu menjadi tempat parkirnya semua kapal nelayan kecil. Sebagian nelayan harus melabuhkan kapalnya di desa sebelah yang jaraknya memakan waktu cukup lama jika harus berjalan kaki dan harus ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua usai mencari hasil tangkapan untuk dibawa pulang ke rumah.
“Harapan KONANN yang terdampak, sandaran nelayan yang biasa tempat nyandar akan dialihkan menjadi tempat lalu lalang bisa evaluasi dan diperbaiki,” ujar Sutarno setelah menerima kabar anggota keluarganya yang ada di Desa Limbangan kepada Demokratis.
Di sisi lain, Sutarno pun menyoroti perihal penyerapan tenaga kerja pada pembangunan tersebut di atas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu telah mengeluarkan regulasi bahwa 80 persen harus diisi oleh pekerja lokal.
Namun faktanya, dari informasi berbagai pihak bahwa pekerja lokal yang dimaksud bukan dari desa yang saat ini menjadi area pembangunan, melainkan pekerja dari berbagai desa yang merupakan bukan desa penyangga atau ring satu.
Sehingga, bagi masyarakat atau nelayan yang ingin ikut andil dalam pelaksanaan pekerjaan proyek itu terbilang mustahil dan bahkan sulit untuk mendapatkan informasi pekerjaan ketika sedang tidak melaut.
Hal itu diduga karena banyaknya broker pada pembangunan bisnis PT. Polytama Propindo untuk menambah jumlah kapasitas produksi menjadi 300 ribu ton per tahun tersebut.
“Keinginan kami dengan adanya pekerjaan itu nelayan KONANN bisa menikmatinya saat sedang tidak melaut. Ada timbal baliknya dari Polytama. Seperti rapat diskusi awal,” imbuh Sutarno.
Sementara itu, keterangan yang didapat oleh Demokratis dari pihak-pihak terkait bahwa tujuan dan keinginan dari sejumlah nelayan kecil yang dimaksud di atas bisa dapat diutarakan dengan mendesak Kuwu (Kepala Desa) agar bisa transparan mengenai informasi kepada masyarakatnya.
Kemudian, memberikan daftar nama pekerja lokal yang telah mendaftar melalui Kuwu serta Kuwu diharapkan dapat profesional menjalankan tugasnya dengan tidak mendapatkan tekanan oleh sejumlah pihak luar yang bukan sebagai warga atau nelayan yang terdampak.
Proyek groundbreaking tersebut menandai dimulainya pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak mencapai Rp756 miliar dengan prinsip On Target, On Budget, On Spec, On Safety, dan On Returned atau disingkat OTOBOSOR. (RT)
