Jakarta, Demokratis
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo mempersilakan bila Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bakal menyambangi lembaga antirasuah menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pusaran korupsi Harun Masiku.
“Itu dipersilakan,” ujar Ibnu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/2/2025).
Ibnu mengatakan, KPK terbuka jika Megawati akan hadir karena hal tersebut merupakan hak dari kubu tersangka yang tengah berperkara.
“Itu hak mereka. Itu adalah hak mereka,” kata dia.
Pada acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis, yang berlangsung pada Desember lalu, Megawati pernah menegaskan dukungannya terhadap Hasto.
“Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya Ketua Umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya,” ucapnya kala itu.
Sebelumnya, Megawati juga menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP menunda keberangkatan mereka menuju Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, untuk melakukan retret dari tanggal 21 sampai 28 Februari 2025.
Instruksi ini dikeluarkan buntut penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK. Instruksi disampaikan melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025) bertanda tangan Megawati.
Dalam surat ini, Megawati meminta para kader menunda keberangkatan mereka dalam agenda retret kepala daerah yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto. Penundaan ini disebabkan karena dinamika politik nasional usai Hasto resmi ditahan KPK.
Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis dalam surat tersebut, Jakarta, Kamis (20/2/2025) malam.
Selanjutnya, Megawati meminta para kader yang sudah dalam perjalanan bisa menghentikan sementara aktivitas mereka. Mereka pun diharapkan bisa bersiap sambil menunggu instruksi selanjutnya.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” lanjut perintah dalam surat. (Dasuki)
