Jakarta, Demokratis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan mereka tak hanya fokus pada aspek penindakan. Ada sejumlah upaya pencegahan yang dilakukan, salah satunya lewat instrumen Monitoring Centre for Prevention (MCP) bagi pemerintah daerah.
“Cara kerja pemberantasan korupsi oleh KPK tentu tidak hanya fokus pada upaya penindakan saja,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (22/12/2022).
Ali mengatakan setiap penindakan yang dilakukan KPK, biasanya diikuti dengan upaya pencegahan maupun pendidikan antikorupsi. Misalnya, saat menangkap kepala daerah yang melakukan praktik lancung dengan modus perizinan hingga pengelolaan anggaran maka pendampingan akan dilakukan.
“KPK juga intens melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah baik pada eksekutif maupun legislatifnya. Di antaranya melalui instrumen MCP,” ungkapnya.
Titik rawan juga dipetakan oleh KPK lewat Survei Penilaian Integritas (SPI). “Dari temuan itu, KPK kemudian mendorong dan memonitor upaya-upaya pencegahannya agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di wilayah maupun di sektor tersebut,” tegas Ali.
Berikutnya, upaya pencegahan KPK juga menyasar pelaku usaha. Penyebabnya, banyak kepala daerah maupun pejabat yang kongkalikong dengan para pebisnis.
Lebih lanjut, upaya mencegah korupsi di sektor pendidikan juga sudah dilakukan KPK sebagai buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Rektor Universitas Lampung (Unila) nonaktif Karomani.
“Konkritnya, KPK mendorong Kemendikburistek mengevaluasi dan menerbitkan surat edaran terkait penerimaan mahasiswa baru secara transparan dan akuntabel,” jelas Ali.
“Demikian halnya korupsi terkait pengurusan perkara di peradilan. KPK pun telah melakukan kajian terkait manajemen perkara di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi,” sambungnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengingatkan KPK jangan sering melaksanakan penindakan dan melakukan pencegahan lebih maksimal. Hal ini disampaikannya di hadapan Ketua KPK Firli Bahuri.
“Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah,” kata Luhut dalam pidatonya di Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Tak hanya itu, Luhut juga menganggap operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan komisi antirasuah juga punya dampak buruk. Sehingga, ia bilang, seluruh pengadaan sebaiknya didigitalisasi agar pencegahan korupsi bisa dilakukan.
“OTT, OTT itu kan endak bagus sebenarnya buat negeri ini jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize siapa yang mau melawan kita,” pungkasnya. (Dasuki)
