Karawang, Demokratis
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan dan Permukiman (DPRKP) kini telah menempati gedung baru. Gedung yang dibangun oleh Pemkab Karawang disebut gedung Pemda 2, Senin (10/2). Apel perdana langsung dipimpin oleh H Ramon WL di plaza gedung di lantai satu.
Jika dibandingkan dengan kantor DPRKP lama kawasannya cukup sempit berlokasi di Jl Kertambumi. Di samping halamannya sempit, kendaraan pegawaipun terpaksa diparkir di bahu jalan raya. Bahkan tempat acara apel pagipun tidak memadai. Tapi digedung Pemda 2 tampak leluasa dan lebih representatif karena areanya sangat memadai.
“Penempatan gedung Pemda 2 ini adalah atas instruksi Sekretaris Daerah, H Asep Jamhuri. Supaya gedung ini dapat terawat dan terpelihara maupun menghindari kehilangan material yang belum terpasang. Dan melihat dari aspek keamanan, kelegaan ruangan kerja ataupun area perparkiran kendaraan jauh lebih luas dari perparkiran di gedung lama,” tutur H Ramon saat memimpin apel pagi yang langsung dipantau oleh Demokratis pukul 7.30 Wib.
Pantauan Demokratis bahwa gedung Pemda 2 tersebut ditempati 4 SKPD. Yakni dilantai 1 untuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTS), lantai 2 untuk DPRKP, lantai 3 Dinas Perhubingan dan lantai 4 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Komimfo).
Serapan Anggaran Tertinggi Ke-2
Seusai apel pagi, Demokratis diberikan waktu oleh H Ramon WL untuk wawancara atas prestasi DPRKP mendapat peringkat 2 soal serapan anggaran tahun 2019. Realisasi serapan anggaran tahun 2019 dari seluruh anggaran belanja tidak langsung mencapai Rp 12.904.690.258 (95,45%) dan belanja langsung Rp 160.031.469.435 (97,35%).
“Akumulasi belanja langsung dan tidak langsung tahun 2019 Rp 172.936.159.693 (97,20%),” ucap Sekretaris DPRKP, Ir H Tatang Sutiswa.
Namun kepada Demokratis H Ramon WL mengatakan serapan anggaran untuk tahun 2020 ada penurunan belanja langsung sebesar Rp 151 miliar karena APBD-nya sebagian terserap belanja Pemilihan Bupati (Pilkada) September 2020 mendatang.
“Adanya penurunan anggaran belanja langsung ini berdampak terhadap pengurangan proyek pembangunan fisik, sanitasi jalan lingkungan. Namun pembangunan Rutilahu tetap berjalan karena sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati hingga 2021 dengan tuntas 6.400 unit,” pungkas H Ramon dipanggilan akrabnya.
Untuk menanggapi pertanyaan Demokratis terkait peringkat ke-2 DPRKP soal serapan anggaran di antara SKPD lainnya, H Ramon WL mengatakan hal tersebut patut diapresiasi karena baru pertama DPRKP mendapat peringkat ke-2. Dan sebagai kiat yang dilakukan oleh H Ramon tidak begitu sulit. Untuk mendapat peringkat ke-2 realisasi serapan APBD tahun 2019 karena ada kerja sama yang baik antara seluruh Kepala Bidang beserta staf maupun pelaksanaan proyek sesuai dengan Tupoksi masing-masing.
“Kemudian saya tetap melakukan evaluasi setiap akhir minggu dan juga cepat mengoreksi ketinggalan maupun kekurangan. Dan saya akui karena kehandalan Sekretaris DPRKP sehingga keberhasilan tersebut terwujud,” ucapnya. (Juanda Sipahutar)
