Sukabumi, Demokratis
Puluhan mahasiswa yang bergabung dalam Himpunan Mahasisawa Asal Sukabumi (Himasi) mengelar aksi demo di Balai Kota Sukabumi yang berlokasi Jln Syamsudin SH No 25, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin (23/9).
Dalam aksi demo tersebut, mereka mempertanyakan tidak terserapnya Dana Alaokasi Khusus (DAK) Rumah Sakit (RS) Al Mulk dan Puskesmas Baros Kota, Kota Sukabumi yang senilai Rp 6,5 miliar di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
Korlap Himasi Danial Fafhilah kepada wartawan mengatakan tadinya mereka ingin berdialog namun Pemeritah Kota Sukabumi tidak bisa menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi serta penanggung jawab lelang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), padahal pada malam sebelum aksi akan digelar, Pemerintah Kota Sukabumi bersedia dan menjajikan akan menghadirkan pihak-pihak yang diinginkankan PB Himasi yakni, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan penanggung jawab lelang. “Makanya aksi awalnya mau ke Dinas Kesehatan Kota Sukabumi jadi aksi demonya di depan kantor Balai Kota Sukabumi,” ungkapnya.
Menurut Danial selain tuntutan tersebut, mereka menulis lima tuntutan yang harus dilaksanakan pemerintah daerah, yakni: 1). Harus ada penjelasan detail terkait kasus gagal lelang pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Mulk, 2). Meminta keterbukaan dari proses lelang yang akhirnya gagal karena melebihi batas waktu sesuai ketentuan, 3). Memberikan sanksi pada perusahaan jika kemudian terbukti bermasalah, 4). Menindak oknum yang terlibat dalam proses lelang, 5). Harus ada peroses hukum atas pelanggaran yang menyebabkan pembangunan ruang rawat inap dan fasilitas kainnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Mulk gagal dilakukan.
PB Himasi juga menolak berdialog dengan Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada. “Kami menghargai atas apresiasi kedatangan pak Sekda dalam aksi demo ini, namun yang kami inginkan berbicara langsung kepada si pihak teknis apa sebabnya sampai gagal lelang ini terjadi, jangan seenaknya bilang jawabannya semua masalah takdir. Ini negara hukum semua itu harus dipertanggung jawabkan,” kata Danial.
Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada menuturkan, tuntutan para pengunjuk rasa tersebut tidak tertuang dalam surat resmi. Sehingga dirinya tidak tahu detailnya, dan juga tujuan mereka bukan ke Pemkot melainkan ke Dinkes Kota Sukabumi. “Sedangkan Ibu Kadis kantornya bukan di sini,” katanya.
Dida mengatakan, persoalan lelang dalam struktur organisasi kegitan itu yang tertinggi adalah pengguna anggaran, yaitu hal ini adalah Dinas Kesehatan. “Saya mengajak untuk berdialog dengan mereka di dalam, untuk memastikan apa maksudnya, sehingga saya pun bisa mengarahkan agar Ibu Kadis Dinkes bisa hadir,” pungkas Dida.
Dalam pemberitaan sebelumya, proyek pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Mulk yang bernilai Rp 6,5 miliar ini gagal lelang. Dana dikembalikan ke Pemerintah Pusat dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Mulk batal memiliki beberapa fasilitas yang dibutuhkan saat ini, seperti penambahan ruang rawat inap dewasa, ruang manajemen, tempat laudry, ruang gizi dan beberapa yang lainnya. (Iwan)
