Tapteng, Demokratis
Akibat Kadis Pendidikan Tapteng Sehat Munte tidak mencairkan TPG (Tunjangan Profesi Guru) terhitung Januari s/d September hanya 342 orang, yang mengakibatkan para guru sangat kecewa atas kejadian ini seolah-olah tidak memikirkan kepentingan kami untuk anak-anak kami terang guru pada Demokratis pada 13 September 2019, LSM Lippan-Sumut dan JPKP-N (Jaringan Pemdamping Kebijakan Pembangunan Nasional) di kantornya hal ini dikarenakan pada tanggal 13/09/2019 mereka katanya telah mengecek rekening masing-masing namun tidak ada masuk yang namanya TPG.
Demokratis telah berusaha untuk menghubungi Kadis Pendidikan di kantornya namun tidak berhasil dikarenakan keterangan sumber dipercaya Kadis Pendidikan Tapteng telah berada di luar daerah.
“LSM Lippan-Sumut juga telah berusaha menghubungi Kadis Pendidikan Tapteng dengan maksud mempertanyakan apa kira-kira kendala tidak bisa dicairkan TPG guru di Tapteng. Tidak pernah jumpa,” terang Aron Hasibuan kepada Demokratis.
Masih terang Aron, pihaknya telah melakukan investigasi terkait kebenaran bahwa dana TPG tidak cair, benar-benar belum dicairkan kepada guru yang berhak menerimanya.
“Bupati Tapanuli Tengah Baktiar Ahmad Sibarani telah berusaha membenahi Tapanuli Tengah dengan sepenuh hati, seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan maupun melalui DAK dan APBD Tapteng. Bukan hanya itu bahkan Bupati Tapteng telah beberapa kali memerintahkan pembongkaran kedai-kedai esek-esek, bahkan juga turut ikut dalam penggerebekan terkait peredaran narkoba di Tapanuli Tengah, yang juga Demokratis memuat berita itu,” kata Aron Hasibuan.
Akan tetapi, menurut Aron, Kadis Pendidikan tidak mendukung program Bupati Tapanuli Tengah itu seakan-akan Kadis Pendidikan Tapteng mempermalukan ketulusan Bupati Tapteng membenahi mulai dari bawah sampai kalangan atas.
“Terutama kita lihat pada pembangunan mengenai pendidikan tapi Kadisnya diduga tidak menghargai kerja berat Bupati Tapteng,” terang Aron.
Aron Hasibuan selaku Ketua Tim Investigasi LSM Lippan-Sumut wilayah Tapteng tidak dicairkannya TPG guru di Tapteng mencoba melaporkan hal ini kepada Presiden RI Ir Joko Widodo dengan nomor surat 077/LIPPAN-SU/Wil. SBG-TT/Lap/Pres/TPG/IX/2019 tertanggal 13 September 2019 yang juga ditembuskan kepada Ombudsman RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Gubernur Sumatera di Medan, dan lain yang dianggap perlu.
Maksud dari surat ini terang Aron, pihaknya merasa kasihan dengan keluhan para guru yang selalu mengharapkan uang TPG, dimana itu sangat berguna untuk menyambung putra-putri mereka dalam melanjutkan perkuliahan mereka.
“Kita ingin agar Presiden RI Ir Joko Widodo memperhatikan kejadian ini di Tapanuli Tengah agar guru-guru cepat memperoleh haknya kedepannya,” terang Aron kepada Demokratis. (MH)
