Kota Tasikmalaya, Demokratis
Berawal dari rekan-rekan lurah yang menerima informasi di lapangan terkait masalah tunjangan dari dinas tertentu yang memang nominalnya dianggap patut dipertanyakan. Maka sebanyak 69 lurah se Kota Tasikmalaya yang diwakili masing-masing dua orang setiap kecamatan dari 10 kecamatan yang ada mendatangi Bale Kota.
Kedatangan mereka terkait keluhan ketidakadilan dalam penerimaan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) yang dirasa sangat jauh mencolok bila dibandingkan dengan instansi tertentu yang ada di lingkungan Pemkot.
Erik Nurbani Lurah Mangkubumi mewakili Kecamatan Mangkubumi merangkap Juru Bicara Lurah se Kota Tasikmalaya menghadap Sekda Ivan Dicksan untuk silaturahmi sekaligus mengadu adanya perbedaan tunjangan yang sangat jomplang di mana tunjangan lurah yang notabene Golongan 4A dengan tunjangan Golongan 4A di dinas tertentu.
“Tidak hanya perbandingan eselon 4A di dinas, dengan staf di dinas pun posisi TPP lurah itu di bawah staf nominalnya,” ucapnya Rabu (17/3/2021) di kantornya Kelurahan Mangkubumi ketika diwawancarai awak media.
Kedatangannya itu, lanjut dia, juga minta klarifikasi dari dinas terkait yang nantinya akan ditanyakan apa yang menjadi dasar tingkat Grade 1 s/d 9. Dicontohkannya, lurah Grade 9 sementara staf Grade 7. Namun kenyataannya satuan nominalnya lebih besar Grade 7 dari lurah itu sendiri. Karena hal itulah para lurah mengeluh yang dikaitkan dengan beban kerja di lapangan. Mungkin di dinas pekerjaannya bersifat hal teknis saja, namun berbeda di kelurahan yang mengurus sosial, ekonomi dan adanya kriminalitas yang melibatkan Polsek, Babinsa, Babinmas bahkan kadang di luar jam kerja, dan faktanya itu sangat jauh berbeda.
“Hal itulah yang menjadi dasar kami datang ke Sekda untuk mengadu, mengeluh dan klarifikasi terkait perbedaan TPP tersebut yang dirasa tidak adil,” keluh Erik.
Berbicara masalah beban kerja, tambah Erik, silahkan fair-fair saja dan bisa dibongkar uraian tugas lurah seperti apa di lapangan. Lurah sekarang berbeda dengan lurah dulu, karena sekarang dihadapkan dengan berbagai paradigma dan dinamika di lapangan.
“Intinya kami tidak ingin melemahkan orang lain, tapi minimal ada sedikit pertimbangan karena pekerjaan kami di lapangan sangat berat. Kaitannya dengan anggaran kami tidak munafik dan itu sangat mendukung atau mendorong kinerja kami,” bebernya.
Hasil pertemuan dengan Sekda, lanjut dia lagi, Sekda merespons dan memaklumi apa yang dikeluhkan para lurah. “Terkait dengan anggaran, Sekda nantinya akan mengevaluasi dengan bagian organisasi dan bagian teknis dalam tiga bulan kedepan menunggu anggaran perubahan seperti apa,” ujar Erik melansir apa yang disampaikan Sekda. (Eddinsyah)
