Jakarta, Demokratis
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan tak ada satu pun yang boleh mengintervensi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Saya tadi baru mengatakan kepada Kepala PPATK, Pak Ivan kerjalah secara profesional, tegas, dan tidak boleh ada intervensi dari siapapun. Jenderal, menteri tidak boleh memberikan arahan langsung tanpa lewat Menko Polhukam terhadap kerja-kerja PPATK,” kata Mahfud saat membuka acara Green Financial Crime (GFC) Fair sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/7/2023).
Selain itu, arahan langsung pada PPATK juga hanya bisa diberikan oleh Presiden. “Selain presiden, seluruh koordinasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) itu tidak boleh didikte siapapun dan setiap upaya intervensi supaya disalurkan kepada saya selaku Ketua Satgas TPPU,” tegas Mahfud.
Mahfud mengapresiasi berbagai pihak seperti Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) serta pihak regulator lainnya yang telah mendukung Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) selama 21 tahun ini. Tapi, dia berharap penguatan makin dilakukan karena tantangan ke depan semakin berat.
Tak hanya itu, sinergitas juga harus makin dipererat antar pemangku kepentingan. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap memperhatikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. “Saya menyambut baik program kegiatan pada hari ini,” ungkapnya.
“Dengan harapan dapat semakin memperkuat hubungan kerja sama domestik, khususnya dalam upaya melindungi integritas sistem keuangan nasional dari ancaman dan risiko tindak pidana pencucian uang atau TPPU, pendanaan terorisme atau TPPT, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal atau PPSPM,” pungkas Mahfud. (Albert S)
