Ungkapan di atas Malaysia tanpa Zahid Hamidi dan UMNO berbentuk suatu pertanyaan saja. Itu mungkin saja bukan tidak mungkin. Terserah pada pemimpin UMNO sediri apa maunya.
Tetapi harus diingat bahwa kepentingannya adalah Pilihan Rakyat (PR) 15 yang akan datang tak ada pilihan presiden partai yang terlibat kasus hukum. Padahal ternyata Zahid Hamidi tersangkut banyak masalah hukum. Artinya, tokoh tersebut tidak bisa jadi calon. Mekipun Zahid Presiden UMNO yang punya hak untuk itu.
Seperti dilansir oleh awak media Malaysia, baru-baru ini (24 Janauari 2022 lalu) Zahid Hamidi diseret ke Mahkamah dengan amat ramainya yang menyaksikan. Setidaknya dua perkara. Satu, soal ada korupsi. Dan yang kedua soal kerja sama dengan pejabat seabelumnya. Paparan di atas dua-duanya kasus keuangan besar. Dengan demikian berarti Zahid Hamid tidak dapat dicalonkan jadi Presiden dari Partai UMNO.
Banyak kalangan di Malaysia berdapat tokoh Zahid Hamid memang amat poluler sebagai pengganti Najib Razak penerus cita-cita UMNO. Mereka menyebut tohoh Zahid Hamidi loyalis yang bisa diandalkan jadi calon PM yang akan datang. Itu harapannya.
Di samping tokoh Ismail Sabri Jakob yang menjadi Perdana Menteri (PM) sekarang ini. Yang berperawakan lembut dan pandai bersikap terhadap oposisi (pembangkang) sekalipun. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.
Tanpa figur yang semacam itu, UMNO sebagai partai besar kehilangan watak aslinya. Partai Melaya perlu bersatu dalam pergaulan dan cita-cita. Diemikian ungkapan mereka.
Usia 61 tahun adalah amat ideal. Selain itu, masyakat banuak menginginkan seperti itu. Tidak Malaysia yang berganti-ganti pimpinan, sebagi bentuk stabilitas.
Peroalanya siapa calon Presiden UMNO yang sekaligus menjadi PM yang akan datang?
Persoalannya bisa dijawab dengan spekulasi atau kira-kiraan belaka. Antara lain sebagai berkiut:
Pertama, Ismail Sabri Jakob yang kita telah bicarakan tentang bagaimana plus-minusnya. Sekarang menjabat pemeritahan.
Kedua, tokoh lainnya. Seperti Wakil Presiden I Muhammad Hasan yang ia dipercaya duduk dalam UMNO berdasar keputusan musyawarah partai tahun 2018 lalu.
Ini terserah pada partai yang menentukan terhadap siapa jabatan itu diberikan. Yang jelas rakyat Malaysia menunggu siapa orangnya.
Kita berharap memang stabilitas di Negeri Jiran itu segera muncul. Agar semua bisa direncanakan dan dikerjakan dengan baik. Tanpa kestabilan roda pemerintahan sulit dijalankan. Semoga!
Jakarta, 27 Januari 2022
*) Penulis adalah Dosen Paca Sarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamaka (UHMAKA) Jakarta. e-mail: masud.riau@gmail.com
