Jakarta, Demokratis
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto, menanggapi insiden maraknya penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalami gejala keracunan di berbagai wilayah belakangan ini. Ia pun mengkritik lemahnya pengawasan dan kontrol mutu yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap tingkat pelaksanaan MBG.
“Saya menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini. Dan fakta adanya penerima manfaat MBG yang mengalami gejala keracunan, menunjukkan lemahnya kontrol mutu,” ujar Edy kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).
Menurut Edy, BGN terlalu berfokus pada peningkatan kuantitas dapur penyedia makanan atau Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG), tanpa memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan. Padahal, banyak dapur MBG yang ditemukan mangkrak di lapangan.
Eddy pun menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN yang hingga saat ini baru mencapai 18,6 persen dari total Rp 71 triliun. Menurutnya, demi mengejar target serapan, BGN mempercepat pembangunan dapur yang justru berisiko mengabaikan standar keamanan.
“Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas dapur jadi target, sementara standar mutu dan keamanannya diabaikan. Akibatnya, dapur-dapur itu ada yang dibangun asal jadi, ada yang belum memenuhi standar,” kata Edy.
Edy juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pembangunan dapur MBG diserahkan kepada yayasan-yayasan masyarakat yang belum memiliki kapasitas dan modal memadai untuk membangun fasilitas yang sesuai ketentuan. Karenanya, ia mendorong pemerintah memberikan akses pinjaman bagi yayasan agar dapat membangun SPPG sesuai standar.
“Pembenahan dari hulu ini penting karena membangun SPPG ini bukan hanya mendirikan bangunan saja. Dengan adanya standar harapannya dapat mengurangi adanya cemaran yang masuk dalam makanan,” ungkapnya.
Edy lantas mengusulkan agar BGN tidak menjadi satu-satunya lembaga yang menilai kelayakan SPPG. Ia menekankan pentingnya akreditasi atau verifikasi dari lembaga independen guna memastikan kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan pangan.
“Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, ratusan pelajar di Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengalami gejala keracunan usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama pada Selasa, 16 September. Gejala baru muncul dan dirasakan oleh mereka pada Rabu, 17 September.
Dari ratusan pelajar tersebut, 30 siswa di antaranya harus menjalani rawat inap karena kondisinya yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, pelajar yang diduga mengalami keracunan seusai menyantap MBG, kini berjumlah 569.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga pertengahan September 2025 tak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program MBG. (EKB)
