Jakarta, Demokratis
Di tengah dugaan tindak pidana korupsi yang mendera BUMN PT. Garuda Indonesia yang masih belum tuntas perkaranya maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia diharapkan agar terus dapat beroperasi mengepakkan sayapnya.
“Komisi VI DPR RI membentuk Panja Penyelamatan Garuda tidak terkait kasus hukum tapi agar Garuda bisa terbang kembali,” kata Martin Manurung Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Nasden di Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Sementara Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menyatakan, perusahaan maskapai penerbangan Garuda butuh modal kerja sesuai bisnis plan baru dengan pengelolaan yang jauh lebih baik.
Namun orang nomor dua di Kementerian BUMN ini sejurus tidak mau menjelaskan besaran kebutuhan modal kerja dan pemanfaatannya untuk apa saja nantinya.
“Sekarang Garuda sedang restrukturisasi. Untuk besaran kebutuhan modal kerja akan disampaikan setelah restrukturisasi selesai,” kata Wakil Menteri BUMN anak buah Erick Tohir.
Martin Ketua Panja Penyelamatan Garuda juga bungkam soal besaran permintaan modal kerja Garuda yang akan dibahas Panja.
Untuk info, sebagai penerbangan tidak tarif murah hampir tiap rejim Garuda mengajukan modal segar alias penyertaan modal negara alias uang rakyat yang bersumber dari APBN bernilai triliun rupiah.
Hadir dalam kesempatan sama di jumpa pers Haikal Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra dan Gde Sumarjaja Linggih Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Golkar juga malah memilih diam seribu bahasa tak bersuara.
Diketahui Menteri BUMN Erick Tohir adalah berlatar belakang pengusaha besar swasta dan ekonom bisnis lulusan Amerika Serikat pusat ilmu ekonomi pasar liberal. (Erwin Kurai Bogori)
