Indramayu, Demokratis
Masyarakat Desa Rawa Dalem, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mendesak Pemerintah Desa (Pemdes) melalui Kuwu Suryadi, agar pihak PT Pertamina memberikan segala hak yang dijadikan tuntutan masyarakat Desa Rawa Dalem, jika pengeboran tersebut tetap dilakukan.
Kejadian itu bermula saat alat berat yang diturunkan oleh pihak PT tersebut yang berupa beko dan bore pile di sawah dekat permukiman warga desa pada (31/10-2019) tanpa sepengetahuan masyarakat.
Masyarakat Desa Rawa Dalem sangat menyesali atas perlakuan Pemdes selama ini bahwa pihak Pemdes tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat jika akan diadakan pengeboran.
Salah seorang sumber warga Blok Bunga Rangga yang tidak ingin disebutkan namanya, saat dimintai keterangan oleh Demokratis (04/11-2019), mengatakan bahwa selama ini pihak desa tidak ada sosialisasi kepada warga masyarakatnya.
“Saya dan warga lainnya selama ini tidak pernah diberitahukan kepada Kuwu (Suryadi) jika di lingkungan kita akan ada pengeboran, tanpa sepengatahuan kami, segala macam alat berat sudah ada di sawah,” ujar sumber kepada awak media di rumahnya.
Masyarakat mendesak Pemdes dengan segala tuntutannya lekas didengar dan pihak Pemdes tidak tinggal diam atau apalagi tidak memiliki solusi kebijakan yang subtansi secara kerakyatan, bahwa dengan adanya pengeboran di lingkungan sekitar akan berdampak kerugian yang sangat berkepanjangan.
Imbas dari pengeboran itu sendiri jika tetap dilakukan akan berdampak kepada pemanasan global, pencemaran air, pencemaran udara, merusak kesehatan, lapisan tanah yang menipis dan mempengaruhi iklim.
Pendataan Baru Dilakukan
Kuswana, selaku Raksa Bumi (06/11), beserta masyarakat duduk bersama agar ada musyawarah, yang dilakukan di tepi sawah. Hal itu mengingat tuntutan masyarakat yang mendesak agar ada keadilan dari Pemdes untuk tidak tinggal diam.
Musyawarah itu dihadiri masyarakat dari RT 11, RT 12 RW 04 sebanyak 150 orang. Guna melakukan pendataan untuk ganti untung atau agar masyarakat mendapatkan kompensasi dari segala kegiatan tersebut. Sebab, sejauh ini, pihak Pemdes belum ada pendataan dan baru dilakukan kepada warga yang merasa dirugikan.
Saat diwawancarai oleh awak media terkait kompensasi yang dibicarakan sudah nyata belum alokasinya serta surat dari pihak terkait yang diterima oleh kepala desa soal kompensasi berbentuk apa dan Kuwu sudah mengumumkan belum ke masyarakat desa terkait kompensasi.
Selaku Raksa Bumi, Kuswana mengatakan bahwa hanya menjalankan mandat dari Kuwu agar segera melakukan pendataan berupa pengumpulan Kartu Keluarga (KK) dari masing-masing RT. Ia juga kurang tahu persis terkait pertanyaan yang dilayangkan oleh awak media berapa kompensasi yang akan dialokasikan dan apakah Pemdes sudah menerima surat kompensasi dari pihak terkait untuk masyarakat.
“Baru dilakukan tahap pengumpulan data saja, data nanti yang berbentuk KK akan diberikan kepada pihak terkait melalui Pemdes agar masyarakat mendapatkan kompensasi,” ujar Kuswana sambil meninggalkan tempat.
Wari, masih warga desa di blok yang sama dalam penjelasannya terkait tuntutan warga selama ini, kompensasi belum jelas berapa nominalnya, dampak kerusakan rumah pun belum didata.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT Tri Wijaya Karya (Tiwika) yang berdomisili Karawang. Harapannya agar sebelum pekerjaan dilakukan warga masyarakat sudah mendapatkan hak dari tuntutan yang disampaikan kepada pihak Pemdes.
“Pihak desa atau pihak terkait belum ada kompensasi yang tidak jelas berapa nominalnya serta pihak desa belum mendata kerusakan rumah jika pekerjaan tersebut tetap dilakukan, untuk kegiatan tersebut dilakukan oleh PT Tri Wijaya Karya yang beralamat Karawang,” tutupnya kepada Demokratis.
Sementara itu, Kuwu Rawa Dalem, Suryadi, saat dikonfirmasi Demokratis melalui pesan singkat WhatsApp, tidak ada jawaban. (RT)
