Tanjab Barat, Demokratis
Tingginya biaya check up (pemeriksaan) kesehatan masyarakat untuk syarat pengurusan surat kesehatan di RSUD KH Daud Arif Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dianggap sangat membebani keuangan masyarakat.
Salah satu pasien yang enggan menyebut namanya, mengatakan dirinya harus mengeluarkan biaya senilai Rp360.000 untuk mengurus surat kesehatan yang dibutuhkan untuk keperluan rencana melamar pekerjaan usai tamat sekolah.
Ia pun membandingkan dengan RSUD di kota-kota lain, seperti di Kota Mojokerto besaran biaya untuk mengurus surat kesehatan sekaligus melakukan check up kesehatan hanya berkisar Rp50.000 saja.
“Bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dengan biaya segitu sebesar Rp360.000-an hanya untuk biaya pengurusan dan cek kesehatan, tentu sangat memberatkanlah bagi saya, ditambah lagi biaya transportasi saya datang kemari,” ujarnya saat ditemui keluar dari RSUD KH Daud Arif, baru-baru ini.
“Harapan saya selaku masyarakat Tanjab Barat, mohonlah kepada bapak bupat kita untuk memberikan kebijakannya agar biaya pengurusan surat kesehatan khusus bagai pelajar mohon digratiskan,” tambahnya.
Terkait hal ini, jika dilihat dari besaran anggaran belanja yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada RSUD KH Daud Arif mencapai Rp70 hingga Rp80 miliar per tahunnya.
Kemudian dana tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai, biaya belanja gedung dan bangunan, biaya obat-obatan dan biaya jasa tenaga kesehatan serta yang lainnya.
Artinya untuk kebutuhan dan biaya oprasional RSUD tersebut sudah dibiayai oleh pemerintah daerah, belum lagi ketika adanya bantuan keuangan maupun berupa barang dari pemerintah pusat, tentu biaya-biaya semacam check up kesehatan masyarakat ini seharusnya tidak lagi menjadi sebuah beban kepada masyarakat. (Atabek)
