Jakarta, Demokratis
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah berdialog dengan Presiden Joko Widodo terkait nama calon kepala otorita ibu kota negara (IKN).
Hal ini dilakukan lantaran PDIP menaruh harapan besar terkait pemindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Semuanya dalam dialog antara Bapak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati, tetapi dari perspektif kriteria, PDIP sudah menyampaikan karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan ibukota negara yang berada di Pulau Kalimantan,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (27/1/2022).
Hasto kemudian mengungkapkan, PDIP sudah memiliki sejumlah nama calon kepala otorita IKN yang cukup potensial. Salah satunya yaitu Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang juga kader PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.
Menurut Hasto, Ahok cukup memenuhi syarat sebagai kepala otorita IKN. Apalagi Ahok pernah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah yaitu DKI Jakarta.
“PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu termasuk Pak Basuki Tjahja Purnama, beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta,” kata Hasto.
Meski begitu, PDIP mengingatkan siapapun yang menjadi calon kepala otorita IKN harus berpandangan visioner, komperhensif serta memahami kultur kebudayaan dan tata kota yang baik. Juga berorientasi kepada posisi Indonesia di kepemimpinan antar bangsa.
“Jadi saya mendengar ada banyak nama yang telah disaring dipertimbangkan oleh bapak presiden dan PDI Perjuangan yang meyakini siapapun yang ditetapkan itu memenuhi kualifikasi yang diharapkan PDIP,” ujar Hasto.
Namun, kata Hasto, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk memilih pemimpin di ibukota negara baru nantinya.
Untuk diketahui, pemerintahan Ibukota Negara Nusantara nantinya akan berbentuk pemerintah daerah khusus. Sementara pemimpin daerahnya adalah kepala otorita yang dipilih langsung oleh presiden.
Sejumlah nama digadang-gadang bakal menjadi kepala otorita seiring dengan disahkannya Undang-Undang Ibukota Negara (UU IKN), di antaranya yaitu Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.
Selanjutnya ada Mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Azwar Anas, serta Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok. (Albert S/Demokratis)
