Jeneponto, Demokratis
Pemkab Jeneponto Sulawesi Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (WASIN) yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, 27 Mei 2021, yang diikuti oleh Wakil Bupati Paris Yasir, Inspektur Jeneponto Maskur, Kadis Kominfo Manrancai Sally, dan Sekretaris Inspektorat Mustakin di ruang rapat Wabup Jeneponto.
Rakoor WASIN yang mengangkat tema
“Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” tersebut dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.
Dalam sambutan dan arahannya Presiden Jokowi menegaskan berbagai hal terkait dengan penguatan peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“APIP dalam hal ini Inspektorat, BPK dan BPKP memiliki fungsi untuk mencapai tujuan pembangunan,” kata Presiden.
Ditegaskannya pula bahwa yang ditunggu oleh rakyat adalah hasilnya dan manfaat dari setiap uang yang dibelanjakan. Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi.
“Saya tegaskan tidak ada toleransi terhadap korupsi dan penyalahgunaan uang negara,” kata Jokowi.
Presiden menjelaskan pula bahwa tahun 2021 ini merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ini harus digenjot karena pertumbuhan ekonomi di kwartal I masih minus 0.74%.
“BPK, BPKP orkestrasinya harus betul dan dikelola dgn baik. Ada 700 trilyun anggaran pemulihan ekonomi yang harus direalisasikan, berlandaskan azas akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga menekankan tiga point strategis yang harus dijalankan oleh APIP, yakni Pertama; Percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan. Saat ini serapan atau realisasi anggaran baru 15% APBN, 7% APBD dan Pemulihan Ekonomi Nasional baru 24.6%.
Kecepatan pengadaan belanja barang dan jasa juga baru mencapai realisasi10.98% tingkat Kementerian/Lembaga dan Pemda masih di bawah 5%.
“BPKP dan APIP mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Mencari solusi dan mengawal agar Pemda bisa cepat realisasikan belanjanya,” tegas Jokowi.
Kedua; Kualitas perencanaan yang masih harus terus ditingkatkan. Masih terdapat program yang tidak jelas sasarannya. Sehingga kesenjangan antara Pusat dan daerah masih terjadi.
Hal ini menyebabkan tidak optimalnya program yang dilaksanakan.
Karena itu BPKP kawal dari hulu perencanaan ini.
Ketiga; Akurasi data, masih menjadi persoalan. Misalnya data bansos masih harus diperbaiki.
BPKP harus kawal akurasi data ini. Manfaatkan laboratorium data di pusat dan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta untuk tindak lanjuti rekomendasi pengawasan APIP.
“Keberadaan APIP untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan. Bukan untuk menakut nakuti atau mencari kesalahan. Lakukan pembinaan. Saling kerjasama, saling koreksi, dalam mengawal Bangsa kita segera bangkit dari pandemi,” tutup Jokowi. (Syarifuddin Awing)
