Jakarta, Demokratis
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mendorong efisiensi anggaran Pemilu 2024. Sebab, pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, masih menjadi perhatian pemerintah.
“Pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan. Sebagai catatan, pemilu tahun 2014 itu total anggaran pemilu adalah Rp16 sekian triliun, kemudian pemilu tahun 2019 itu berjumlah Rp27,479 triliun,” kata Tito saat rapat di ruang Komisi II DPR, gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/9/2021).
Menurut Tito, rencana anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun, terlalu jauh apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya. “Kami belum mendapat data resmi dan data resmi berapa anggaran pemilu yang diajukan. Tapi kemarin membaca di media pengajuan Rp86 triliun,” tutur Tito.
“Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi dari Rp16 triliun ke Rp27 triliun, ke Rp86 triliun di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional,” ucap Tito.
Seperti diberitakan, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan KPU telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 86 triliun untuk membiaya penyelenggaraan Pemilu 2024. Untuk pilkada, anggaran yang diusulkan mencapai Rp26,2 triliun. Anggaran ini, kata Raka, akan dibahas lagi dengan pihak-pihak terkait.
“Untuk pemilu nasional sekitar Rp 86 triliun dan untuk pilkada serentaknya sekitar Rp26,2 triliun,” ujar Raka, Senin (13/9/2021).
Raka mengatakan anggaran kurang lebih Rp112,2 triliun untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada merupakan usulan KPU. Sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan-undangan, kata dia, usulan tersebut akan dibahas, dikaji dan dicermati lagi bersama dengan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
“Jadi, itu baru usulan KPU, dan nanti belum tentu anggaran finalnya seperti itu, akan ada penyesuaian-penyesuaian dengan pihak terkait,” kata Raka. (Kurai)
