Jakarta, Demokratis
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar seluruh kepala daerah proaktif menjalin kerja sama dengan cabang Bulog di daerah untuk membantu penyaluran beras. Menurut Tito, Bulog dan badan usaha milik daerah (BUMD) bisa menjadi stabilisator harga beras di daerah.
“Bulog kan punya cabang-cabang di semua provinsi dan kota. Kepala daerah harus proaktif datangi Bulog dan BUMD bidang pangan untuk bisa membantu penyaluran beras SPHP,” kata Tito dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Menurut Tito, kepala daerah perlu berkontribusi melengkapi kebijakan nasional di bidang pangan. Kontribusi daerah dalam memasok pangan akan berangsur-angsur memperkuat otonomi daerah di bidang pangan. “BUMD bidang pangan harus dioptimalkan sebisa mungkin,” imbuh dia.
Tito pun sudah meninjau lapangan baru-baru ini, tepatnya di Pasar Rau, Serang, Banten. Temuannya, beras SPHP yang dijual di Pasar Induk Rau, kata Tito, dipatok dengan harga Rp12.500 per kilogram. Satu paket beras berukuran 5 kilogram sehingga harga jual per paket menjadi Rp62.500.
HET beras medium berbeda-beda di setiap wilayah. Misalnya, di Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, HET beras medium adalah Rp 12.500 per kilogram, sedangkan di Aceh, Sumatera Utara, dan daerah lainnya adalah Rp 13.100 per kilogram. HET beras premium juga berbeda-beda di setiap wilayah. Di Kalimantan, HET beras premium adalah Rp 15.400 per kilogram, sedangkan di Maluku dan Papua adalah Rp15.800 per kilogram.
Secara terpisah, Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan pemda bisa proaktif memegang peran sebagai stabilisator harga beras. Salah satunya dengan meminta cabang Bulog di daerah untuk menggelar operasi pasar jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga besar mencapai 5% dalam dua minggu.
Namun demikian, cara itu memang sangat bergantung pada persetujuan Bapanas melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan Menteri Koordinator (Menko) Pangan. “Jadi, pemda tidak bisa langsung minta Bulog operasi pasar,” kata Khudori kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/8/2025) malam.
Khudori menekankan pentingnya operasi pasar, terutama di daerah yang bukan penghasil beras, seperti kawasan Indonesia Timur. “Pemda harus melakukan operasi setiap saat,” ujarnya.
Selain itu, pemda dapat menggerakkan BUMD bidang pangan sebagai penyangga. Ia mencontohkan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki BUMD Food Station untuk menyalurkan beras subsidi.
“Memang upaya ini memerlukan anggaran. Berhubung anggaran DKI Jakarta cukup besar, itu bisa dilakukan. Tetapi bagi daerah produsen beras yang surplus seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, bisa menjadi stabilisator beras,” ujar Khudori.
Menurut Khudori, pemda juga bisa berperan sebagai pengawas, misalnya dengan memberi peringatan bila ada indikasi penyelewengan saat operasi pasar.
“Selama ini yang terjadi, jika ada dugaan penyelewengan langsung ditindak aparat penegak hukum. Padahal, pemda bisa lebih dulu memberikan peringatan,” katanya.
Upaya lain adalah dengan mengelola beras dari petani lokal agar cadangan tetap terjaga. Pemda bisa berbagi peran dengan Bulog sebagai penyerap gabah nasional. Meski begitu, diperlukan anggaran cukup besar untuk menyerap beras dari petani.
“Jika stok yang tersedia kurang, pemda bisa beli ke Bulog. Bulog selain punya tanggung jawab pelayanan sosial, juga punya peran komersial,” jelas Khudori.
Ia menambahkan, situasi perberasan saat ini sangat kompleks. Produsen tengah berjibaku dengan kenaikan harga gabah kering yang menembus Rp 6.500/kg, bahkan di beberapa tempat mencapai Rp 8.000/kg. Sementara itu, HET beras yang ditetapkan pemerintah sering kali tidak menutup ongkos produksi beras. (Albert S)
