Jakarta, Demokratis
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap pihaknya mendapati temuan pesantren ilegal di Jawa Barat. Untuk itu, pihaknya segera membentuk tim khusus untuk melakukan razia dan penertiban.
“Banyak pesantren palsu, dan terbanyak di Jawa Barat. Saya akan razia itu sebentar lagi,” ujar di Jakarta, Selasa (24/6/2025) malam.
Langkah ini diambil untuk menjaga citra dan muruah 39 ribu pesantren yang berstatus legal. Keberadaan pesantren abal-abal ini kerap menghadirkan pemberitaan negatif, lantaran adanya praktik pengelolaan yang ekspolitatif.
“Saya dan teman-teman akan melakukan penyadaran, razia untuk mengingatkan karena kita tidak boleh diam melihat terjadinya penyelewengan. Saya kan menteri ya, dan tentu menggunakan kewenangan saya agar pesantren yang tidak tertib, kami tertibkan,” ucapnya.
Dia juga mengajak, pemangku kepentingan lain, yakni Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemda, turut berupaya untuk mencegah tumbuhnya pesantren ilegal di tanah air.
“Jadi, saya berharap Kementerian Agama, pemerintah daerah, di-back up oleh aparat untuk benar-benar meregistrasi, melakukan review atau peninjauan ulang, dan mendeteksi pesantren palsu yang tumbuh di mana-mana yang mengeksploitasi kemiskinan untuk kepentingan beberapa orang mengatasnamakan pesantren,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin menyoroti tiga “dosa besar” yang kini membayangi dunia pendidikan, termasuk pesantren, yaitu bullying (perundungan), kekerasan seksual, dan intoleransi.
Untuk itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan pesantren, yang diketuai oleh aktivis perempuan sekaligus anggota DPR RI, Hindun Anisah.
“Pesantren harus bebas dari kekerasan seksual, bullying, dan intoleransi. Biarkan orang lain salah, tetapi pesantren tidak boleh salah,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa santri harus dilindungi dari praktik perisakan yang dapat bereskalasi menjadi kekerasan fisik antar santri.
Cak Imin juga mengingatkan pentingnya menjaga pesantren sebagai lingkungan yang inklusif dan damai, bebas dari paham radikal dan diskriminatif. (EKB)
