Jakarta, Demokratis
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan keputusan atas usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait peristiwa demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Jika keputusan itu beliau ambil, maka sebagai pembantu beliau, kami akan memfasilitasi pembentukan tim independen untuk mengungkap semua fakta yang terjadi,” ujar Menko Yusril melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Yusril mengungkapkan, Presiden Prabowo telah mendengarkan aspirasi yang disampaikan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam pertemuan di Istana Negara pada Kamis, 11 September. Bahwa diperlukan pembentukan tim investigasi khusus untuk mengungkap peristiwa demonstrasi yang telah menyebabkan 10 korban jiwa di seluruh Indonesia.
Namun Yusril mengatakan, hingga siang ini belum ada arahan yang diberikan Presiden Prabowo kepada para pembantunya untuk ditindaklanjuti.
“Dalam diskusi dengan tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo mendengarkan usulan untuk membentuk tim investigasi tersebut. Presiden menyatakan mempertimbangkan dan menganggap ide itu sebagai ide yang baik,” ungkap Yusril.
Yusril menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo, aparat penegak hukum telah melakukan langkah-langkah tegas untuk mengungkap berbagai tindakan pelanggaran hukum yang terjadi saat demo yang berujung kericuhan.
Dari ribuan orang yang ditangkap, kata Yusril, puluhan orang telah ditetapkan menjadi tersangka terkait tindakan perusakan, penjarahan, pencurian, hingga penghasutan.
“Dari pengecekan dan turun lapangan ke Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Selatan, dan Polrestabes Makassar, saya dapat memastikan bahwa sudah diambil satu langkah tegas terhadap mereka yang terlibat di dalam aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan beberapa waktu lalu,” pungkas Yusril. (EKB)
