Kalimantan Tengah, Demokratis
Memanfaatkan waktu libur di tengah Pandemi COVID-19, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lahan potensial yang merupakan kawasan aluvial pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah. Lahan tersebut merupakan bagian dari rencana dari lokasi program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020 – 2024.
“Saya datang ke Kalteng untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo yang telah memilih Kalteng sebagai kawasan food estate atau pusat pengembangan tanaman pangan di luar Pulau Jawa, setelah ada beberapa alternatif seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Merauke. Menurut saya Kalteng merupakan pilihan yang tepat, karena sudah ada jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik,” kata Menteri Basuki saat meninjau salah satu lokasi rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Rawa Tahai di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Minggu (14/6/2020).
Sebelumnya pada hari pertama kunjungannya, Sabtu (13/6/2020), Menteri Basuki berkunjung ke DI Rawa Dadahup, DI Rawa Palingkau, dan DI Rawa Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas. Sejumlah infrastruktur yang ditinjau, diantaranya kesiapan konektivitas jalan dan jaringan irigasi, sebab penyiapan atau penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan suatu keharusan, agar rencana pengembangan sektor pertanian bisa dilakukan secara optimal di Kalteng.
Dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi. Khusus untuk peningkatan irigasi, d?perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.
Sedangkan dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.300 hektare yang kondisi irigasinya baik. Sementara 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 1,05 triliun. Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020 – 2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare senilai Rp 73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 hektare senilai Rp 484,3 miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 senilai Rp 497,2 miliar.
Kegiatan rehabilitasi irigasi pada Tahun Anggaran 2020 meliputi 4 kegiatan fisik yakni rehabilitasi seluas 1.210 hektare dengan anggaran Rp 26 miliar dan 2 kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektare dengan anggaran Rp 47 miliar. Kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran di D.I Rawa Tahai seluas 215 hektare senilai Rp 9,8 miliar yang kontaknya telah dimulai pada 28 Mei 2020. D.I Tambak Sei Teras seluas 195 hektare senilai Rp 4,1 miliar dengan progres 29,1%. D.I Tambak Bahaur seluas 240 hektare senilai Rp 3,9 miliar dengan progres 27,2% dan D.I Rawa Belanti seluas 560 hektare senilai Rp 8,2 miliar.
Dalam melakukan rehabilitasi, Menteri Basuki berpesan perlu memerhatikan kaedah-kaedah hidrologi tata air, karena kawasan tersebut merupakan wilayah pasang surut yang memiliki kadar keasaman (pH) rendah. “Artinya rehabilitasi saluran tidak hanya mengerjakan fisik nya saja, tapi memerlukan kaedah tata air dalam kegiatan operasi dan pemeliharaannya, supaya proses pencucian lahan dapat dilakukan dengan lebih baik. Targetnya dalam 2 tahun seluruh saluran irigasi dalam kawasan aluvial seluas 165.000 ha sudah bisa direhabilitasi & ditingkatkan, agar bisa dioptimalkan produksi pertaniannya,” tuturnya.
Dikatakan Menteri Basuki, pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi. Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer. Sementara Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Diharapkan dari 1 hektare lahan tersebut akan menambah produktivitas padi sebesar 2 ton per hektar.
Selain meninjau lokasi program pengembangan food estate, Menteri Basuki juga berkunjung ke lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dikerjakan melalui skema padat karya tunai untuk perbaikan saluran irigasi sekitar 200 meter di sisi kanan dan kiri di DI Pangkoh, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng. Kegiatan tersebut menyerap 30 tenaga kerja dengan alokasi anggaran Rp 195 juta, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi akibat merebaknya pandemi COVID – 19. Honor harian para pekerja antara Rp 100 ribu hingga Rp 120 ribu per hari.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat, Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo, Guru Besar dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Azwar Maas, pakar pengairan Arie Setiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen SDA Suparji, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Dwi Purwantoro, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja. (Hms/Reimon)
