Lebak, Demokratis
Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki resmi jadi kader PDI Perjuangan (PDIP). Hal itu ditandai penyematan jaket berlambang PDIP kepada Teten oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Alun-alun Kabupaten Lebak, Banten, pada Minggu (19/2/2023).
Awalnya, Teten berdiri di samping Hasto, di atas panggung utama, saat membuka pengarahan Apel Siaga. Hasto lantas mengenalkan Teten kepada para peserta apel siaga.
Hasto bilang, pengangkatan Teten sebagai menteri sesuai dengan keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hasto pun menyebut Teten merupakan kader PDIP.
Hasto mengatakan, pengangkatan Teten sebagai menteri sesuai dengan keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hasto pun menyebut Teten merupakan kader PDIP.
“Kita berikan tepuk tangan meriah kepada Bapak Teten Masduki. Beliau juga kader PDI Perjuangan. Oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, pada saat Bapak Presiden Jokowi membahas susunan Kabinet Indonesia Maju, maka sesuai dengan kepemimpinannya dan rekam jejaknya, Pak Teten Masduki dipercaya sebagai Menteri Koperasi,” kata Hasto.
Hasto lalu memberikan arahan kepada pengurus DPD Banten, DPC Lebak, dan petinggi daerah di tingkat kabupaten/kota lainnya. Di pengujung arahannya, Hasto kembali menyinggung soal masuknya Teten ke PDIP.
Menurut Hasto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan adanya peningkatan ekonomi rakyat melalui koperasi. Hasto menyematkan jaket PDIP kepada mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.
“Sebelum saya akhiri, saya persembahkan jaket Bapak Menteri Koperasi buat komitmennya kepada wong cilik yang sesuai dengan ideologi PDI Perjuangan. Bapak Teten Masduki mohon untuk menerimanya. Ini simbol wong cilik,” urai dia.
Hasto juga mempersilakan Teten untuk berbicara di hadapan kader PDIP mengenai upaya keberpihakan Teten kepada wong cilik dan pembebasan Marhaen melalui koperasi.
Sementara itu, Teten menyampaikan programnya mengenai ekosistem ekonomi rakyat saat membantu Presiden Jokowi. Menurutnya, ada tiga hal yang sudah diterapkannya secara garis besar di pemerintahan.
“Pak Jokowi sudah menetapkan 30 persen dari kredit perbankan harus untuk UMKM. Hari ini sudah 20 persen,” kata Teten.
Selain itu, Teten juga sudah mengupayakan kemudahan berusaha. Dia menekankan tidak ada lagi usaha rakyat yang dipersulit. Ketiga, belanja pemerintah 40 persen atau sekitar Rp 400 triliun dari APBN saat ini diwajibkan untuk membeli produk UMKM dan koperasi.
“Ini akan memperkuat ekonomi kerakyatan,” lanjutnya. (EKB)
