Bismillahirrahmanirrahim..
I. Muqaddimah
Menyambut 101 Tahun Harlah Nahdhatul Ulama di Pusatkan di Yogyakarta. Masih segar diingatan kita, satu tahun yang lalu 1 juta lebih jamaah hadiri Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo.
Digelar lebih dari 24 jam non-stop, Resepsi Harlah 1 Abad NU di Stadiun Gelora Delta Sidoarjo Jatim pada Selasa (7/2/2023) dihadiri satu juta lebih jamaah. Jamaah dari berbagai penjuru Indonesia ini tumpah ruah di stadiun dan juga jalanan.
Hanya jamaah tertentu yang bisa masuk ke dalam stadiun berkapasitas sekitar 35 ribu orang itu. Mereka terdiri dari para tamu undangan, pengurus badan otonom NU, dan 15 ribu banser yang menyuguhkan tampilan koreografi tari.
Seremonial yang dihadiri oleh para tokoh nasional ini bukan merupakan akhir acara. Karena kegiatan seni budaya akan melanjutkan rangkaian harlah dan dihadiri kembali oleh para pecinta seni. Acara seni ini diisi dengan penampilan grup band Slank, Raja Dangdut Roma Irama, Maher Zain yang akan berkolaborasi dengan para tokoh NU.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf sebelum kegiatan telah menerima data laporan jamaah yang kemungkinan bisa menyentuh angka 2 juta jamaah.
II. 101 Tahun Nahdhatul Ulama Insyaallah Peringatan 101Tahun NU akan dipusatkan di Yogyakarta, tadi Senin 29 Januari 2024 sudah dibuka Kompresi Besar dan Halaqah Nahdhatul Ulama di Pesantren Munawir di Yogyakarta
Peringatan 101 Tahun NU walaupun tidak sebesar dan semeriah peringatan1 abad NU yg dipusatkan di Sidurjo Jawa Timur
Satu tahun yang lalu tetapi peringatan 101 Tahun NU yang dipusatkan di Yogyakarta ini mencatat sejarah tersendiri kenapa tidak karena setelah peringatan 101 Tahun tersebut tiga belas hari setelah itu di Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi Pemilu tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan Pemilu memilih Presiden dan Wapres, DPR RI DPD DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota.
PB NU sudah jauh jauh hari melalui Ketua Umum KH. Yahya Staquf menyampaikan dalam pemilu tsb tidak boleh membawa bawa nama perkumpulan jamiah NU menjaga netralitas dan Marwah organisasi dan malah PB NU telah banyak menon aktifkan fungsionaris NU.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menonaktifkan 64 pengurus, mulai dari tingkatan Rais Syuriah seperti KH Musthofa Aqil Siradj, Habib Luthfi bin Yahya, Erick Thohir sampai Khofifah Indar Parawansa karena terlibat dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Penonaktifan puluhan pengurus itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PBNU Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99//01/2024.
SK itu ditandatangani Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Rais Aam KH. Miftachul Achyar, dan Katib Aam (Sekretaris Umum) Akhmad Said Asrori pada Sabtu (20/1/2024). “Memutuskan, menetapkan, pertama, menonaktifkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dari jabatan sebagai fungsionaris PBNU m, terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang sampai selesainya tahapan Pemilu 2024,” sebagaimana dikutip dari SK tersebut, Minggu (21/1/2024).
Lalu, Katib Syuriyah KH. Syarbani Haira karena menjadi calon anggota legislatif, Katib Syuriyah KH. Sarmidi Husna karena menjadi timses.
Kemudian, Khofifah Indar Parawansa karena menjadi timses, Muhammad Syafi Alielha, dan Eman Suryaman yang semuanya menjabat ketua juga dinonaktifkan karena menjadi timses. Selain itu, dari jajaran pengurus pleno terdapat Habib Luthfi bin Ali bin Yahya selaku Rais Aam Jatman/Mustasyar karena menjadi timses, Khofifah dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, serta Nusron Wahid sebagai Ketua LPPNU juga dinonaktifkan.
Adapun SK penonaktifan itu memperhatikan Keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 02 Jumadal Akhirah 1445 H/16 Desember 2023. Lalu, Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 1201/PB.01/A. 1.03.08/99/11/2023 tanggal 01 Jumadal Ula 1445 H/15 November 2023 M Perihal Penonaktifan Pengurus Nahdlatul Ulama.
III. Kerikil Kecil menjadi sandungan
Tetapi ditengah jalan ada saja kerikil kecil yang mengatakan bahwa PB NU tidak netral seperti yang disampaikan Gus Nadir semuanya itu sudah dibantah Gus Yahya Ketum PB NU dan Gus Ipul prasngka yang tidak ada bukti.
Dari jauh-jauh hari PBNU sudah menyampaikan untuk menjaga kenetralitasan dan Marwah Perkumpulan NU tidak boleh membawa bawa nama perkumpulan NU tetapi ditengah jalan ada yg mengatakan bahwa PB NU tidak netral seperti yg disampaikan Gus Nadir tapi sudah dibantah Gus Ipul Sekjend PB NU.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa NU secara lembaga tidak terlibat dalam kampanye atau dukung mendukung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024. “Parameter NU jelas, NU secara lembaga (dan) secara keorganisasian tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung mendukung soal pilpres,” ujarnya di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).
Meski secara kelembagaan tidak terlibat dalam dukung mendukung pilpres, tetapi Gus Yahya mengatakan bahwa pihaknya tidak berhak menghalangi pribadi-pribadi untuk mendukung siapa pun. Namun, sekali lagi ditegaskan bahwa parameternya sudah jelas yaitu dukung mendukung dalam pilpres 2024 tidak mengatasnamakan lembaga atau organisasi.
“NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat. Kita tidak mempersoalkan orang mau mendukung ini-itu silakan saja. Tetapi tidak melibatkan lembaga, tidak mengatasnamakan lembaga. Itu saja, dan tidak membawa bendera NU, tidak melakukannya di kantor NU, tidak boleh, pribadi tidak menghalangi,” tegasnya.
Gus Yahya juga menjelaskan bahwa secara kelembagaan, NU telah menetapkan bahwa pengurus di lingkungan PBNU yang terlibat secara resmi di tim kampanye pilpres 2024 harus nonaktif dari jabatannya sampai akhir proses pesta demokrasi ini. “Sudah ada sejumlah personel PBNU yang nonaktif. Termasuk ketua badan-badan otonom di lingkungan NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU apabila masuk secara resmi di dalam tim kampanye itu harus nonaktif dari jabatannya,” ujar Gus Yahya.
Kemudian para calon dalam pemilu legislatif, khususnya mereka yang bertindak sebagai mandataris kepengurusan NU seperti ketua tanfidziyah atau rais syuriyah, juga diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatan kepengurusan mereka. Gus Yahya mengungkapkan, terdapat sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri sebagai anggota calon DPR dari berbagai tingkatan dan partai politik yang berbeda.
Karena itu, mereka harus melakukan pengunduran diri dan digantikan dalam jabatan kepengurusan mereka. Selain itu, mereka yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD juga harus mengikuti aturan yang sama, yaitu mengundurkan diri dan digantikan.
- Pengalaman Pemilu-Pemilu Sebelumnya
Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya sebagian besar warga Nahdhiyin merasa senang dan gembira kalau ada warga Nahdhiyin diberi amanah jadi Presiden seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Wakil Presiden Prof. Dr. Makruf Amin.
Sebenarnya semuanya itu sudah tertulis dilauhul Mahfudz Allahumma lama a’thaita walamu’thia mana’tha yang penting di antara warga Nahdhiyin tidak ada ujar kebencian. Secara organisasi perkumpulan NU tetap menjaga netralitas dan Marwah baik dalam lisan, sikap tindakan dan perbuatan kepada salah satu Paslon, kalau masih ada yg mengatakan bahwa PB NU tidak netral kita serahkan saja kepada yang bersangkutan dan Allah SWT, kalau lidah manusia yg didengarkan ada contoh kongrit dari Lukman bersama anaknya yg berjalan dg keledai kecil maka Lukman menyuruh anaknya naik keledai tapi ditengah jalan ketemu segerompolan manusia yg berkomentar bahwa anaknya tidak hormat kepada ayahnya masak anak naik keledai bapak jalan kaki, kemudian anaknya turun dari keledai dan bpknya naik keledai orang berkomentar lagi bahwa sang bapak tidak sayang sama anaknya masak bapak naik keledai anak jalan kaki, kemudian bapak turun berjalan kaki keduanya apalagi kata orang untuk diapakan keledai ini kalau tidak dikenderai. Akhirnya Lukman bersama anaknya mengendong keledai tsb. Begitulah lisan manusia.
Wallahu Muwafiq ila Aqwamitrariq
Wassalam
Wallahu a’lam bishawab
Padang, 19 Rajab 1445 H
31 Januari 2024 M
Penulis adalah Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang / Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sumbar / Anggota Dewan Pertimbangan MUI Pusat / Penasehat ICMI Sumbar/ A’wan PBNU
