Jakarta, Demokratis
Buku hasil penulisan ulang sejarah memang mundur jadwal perilisannya. Semula dicanangkan akan dirilis saat perayaah hari kemerdekaan.
Menteri Kebudayaan Fadli Zono mengatakan, pihaknya segera merampungkan buku tersebut, agar bisa dirilis tahun ini. “Iya tahun ini, rencana mudah-mudahan bisa kita selesaikan segera,” kata Fadli di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Ia menjelaskan, buku sedang dalam tahap reading dan editing oleh tim penyusun. Fadli menyebut, tim penulis penulisan sejarah nasional terdiri atas lebih dari 113 akademisi dan ahli yang tersebar di 34 universitas dan lembaga penelitian.
Menurut Fadli, proses uji publik telah dilakukan di sejumlah kampus, mulai dari Universitas Indonesia hingga Universitas Negeri Padang, diikuti mahasiswa hingga pemerhati sejarah. “Jadi kita berharap sebenarnya ada debat, tapi enggak terlalu banyak debat,” ucap dia.
“Selain uji publik, kami juga menerima audiensi dari berbagai organisasi, termasuk TNI, Polri, ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis, serta lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Mereka memberikan catatan dan sumber-sumber penting yang akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam penulisan,” jelasnya.
Fadli menyatakan, penulisan buku ini merupakan upaya untuk menegaskan identitas peradaban Indonesia yang tua dan kaya. Sejarah menurutnya tidak boleh dihapus, justru harus dibangkitkan dan diperkuat dengan Indonesia-sentris.
Menurutnya, jika merujuk pada dokumen resmi pemerintah, penulisan sejarah besar terakhir adalah Seri Nasional Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1975 dan diperbarui pada tahun 1984.
Pemutakhiran memang sempat dilakukan pada tahun 2008, jelasnya, tetapi hanya mencakup enam topik, dan bahkan tidak sampai pada pemilu 1999.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengungkap, kemungkinan peluncuran buku sejarah akan mundur. Di mana, rencana awal peluncuran penulisan ulang sejarah akan berlangsung saat HUT kemerdekaan.
“Ada kemungkinan mundur,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025). (EKB)
