Bandung, Demokratis
Sekretariat Dinas Pendidikan Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Di Sekretariat Disdik Jabar pada tahun anggaran 2019 terdapat berbagai kegiatan dan program yang ditangani langsung oleh Sekretaris Disdik Jabar, yakni Firman Budiman SPd MMPd.
Untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan yang menggunakan anggaran APBD Jabar tahun 2019 tersebut tim Demokratis mengajukukan surat konfirmasi tertulis pada 04 November 2019 lalu, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Surat konfirmasi tertulis tersebut di antaranya berkaitan dengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp 10.192.100.000, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat Dinas Pendidikan Jawa Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp 5.000.000.000, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sumberdaya Aparatur pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp 8.036.500.000, dan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Sekretariat Dinas Pendidikan Jawa Barat tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp 8.500.000.000.
Ketika Demokratis menanyakan jawaban dari surat konfirmasi tertulis kepada Sekretaris Disdik Jabar, Firman Budiman, dia mengatakan bahwa surat tersebut sudah diserahkan kepada Arif di Bagian Umum. “Suratnya sudah diserahkan kepada Arif di Bagian Umum, silahkan temui saja Arif,” katanya.
Arif ketika dihubungi di ruang kerjanya dan ditanyakan terkait surat konfirmasi tertulis Demokratis, dia menjawab akan dikoordinasikan dulu. “Saya koordinasikan dulu, pak,” katanya. Namun selanjutnya beberapa kali dihubungi di ruang kerjanya, Arif selalu tidak berada di tempat. Sampai berita ini diturunkan, Arif belum juga memberikan jawaban surat konfirmasi Demokratis tersebut.
Sungguh sangat mengherankan jika pihak Disdik Jabar selalu menutup-nutupi beberapa kegiatan yang dikelolanya, apa lagi kegiatan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran yang jumlahnya cukup besar. Keengganan pihak Disdik Jabar untuk memberi penjelasan terkait dengan beberapa kegiatan di lingkungan sekretariat ini akan menimbulkan tanda tanya, apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sejauh mana hasil pekerjaan di lapangan apakah sesuai dengan RAB. Hal seperti ini wajar-wajar saja dipertanyakan jika tidak ada transparansi dari pihak sekretariat, apalagi menyangkut anggaran yang cukup besar dan diduga rawan penyimpangan.
Diminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat agar dapat memberikan ketegasan terkait beberapa surat konfirmasi tertulis yang diajukan Demokratis, terkait beberapa kegiatan di bidang Kesekretariatan, yang menggunakan uang negara yang jumlahnya cukup signifikan. (IS)
