Jakarta, Demokratis
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti minta pada pemerintah agar melakukan sosialisasi protokol kesehatan sebelum mengumumkan New Normal atau relaksasi PSBB. Sebab karena kondisi masing-masing wilayah berbeda secara epidemiologi.
“Kami malah mengkawatirkan jika diberlakukan New Normal serentak hasilnya malah ambyar,” kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mukti seusai menerima Sufmi Dasco Ahmad Koordinator Satgas Covid-19 bentukan DPR di Jakarta, Rabu (3/6/2020).
Dikatakan, Muhammadiyah mengapresiasi putusan menteri agama yang minggu lalu telah mengfungsikan kembali mesjid dengan secara selektif atau tidak berlaku otomatis di semua daerah zona.
“Malah menteri agama akan mengevaluasi mesjid yang telah dibuka kembali jika apabila muncul wabah baru di wilayahnya,” ujarnya.
“Walau bagitu Muhammadiyah berharap pada pemerintah agar memberikan bantuan kamar disinfektan untuk memutus mata rantai Covid-19 untuk rumah ibadah atau mesjid di seluruh wilayah,” tambah Mukti.
Secara terpisah Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menyatakan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur siap menerapkan normal baru sesuai protokol Covid-19.
“Saya melihat Banyuwangi ini sangat bagus. Dan pastinya untuk pelaksanaan skema New Normal sangat siap. Saya sudah melakukan pengecekan dan pemantauan. Kalau perlu saya akan anjurkan daerah lain untuk meniru pola yang dilakukan Banyuwangi. Termasuk penerapan sistem IT on line sebagai bagian dalam penanganan wabahnya,” kata La Nyalla.
“Sehingga tetap penting dipikirkan tentang social distancing dan physical distancing, selain menggunakan masker,” imbuhnya. (Erwin Kurai)
