Kabupaten Tasikmalaya, Demokratis
Rasa kecewa tampak jelas di wajah seluruh pengurus partai dan peserta yang hadir karena Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar mengalami penundaan setelah ada Surat Instruksi dari DPP Partai Golkar Nomor SI-10/Golkar/VIII/2020 yang langsung ditandatangani oleh Ketua Umum Airlangga Hartanto dan Sekjen Lodewijk F Paulus per tanggal 19 Agustus 2020.
Bahkan isak tangis pun terdengar dari para pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya setelah mendapat kabar penundaan yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Ade Barkah yang mengumumkan kepada seluruh pengurus partai dan peserta Musda yang hadir.
“Kapanpun akan digelar Musda di Kabupaten Tasikmalaya, saya Ade Barkah Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat akan tetap mendukung Erry Purwanto kembali sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya,” ucap Ade Barkah di depan peserta Musda yang hadir, Sabtu (22/8/2020).
Di tempat yang sama, Asep Saefuloh Ketua Panitia Musda menilai kekecewaan para pengurus Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya merupakan sebuah hal yang wajar. Namun sebagai kader partai yang sudah dibina harus siap dan patuh terhadap apapun kebijakan yang dibuat oleh DPP Partai Golkar.
“Semua kader kecewa dan menangis yang kita lihat. Namun semangat untuk memilih Erry Purwanto secara aklamasi tetap menggema untuk kembali memimpin Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tasikmalaya,” terangnya.
Ia juga menegaskan jika Musda ini tidak gagal, tapi hanya tertunda saja sesuai instruksi dari pusat. Dan hal ini pun bukan hanya terjadi di Kabupaten Tasikmalaya melainkan delapan daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat.
“Suratnya baru sampai tadi malam diterima oleh DPD Jawa Barat dan hari ini baru menyampaikannya ke DPD Kabupaten Tasikmalaya,” imbuhnya.
Masih di tempat yang sama, H Yod Mintaraga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat mengatakan, Kabupaten Tasikmalaya sudah mendapat ijin dari DPD Jawa Barat dikarenakan ada kebijakan dari DPP bahwa Musda di delapan kota/kabupaten di Jawa Barat ditunda.
“Penundaan Musda ini karena ada sistem informasi politik di KPUD sudah masuk dan ini tidak boleh berubah. Jika ada perubahan tidak bisa masuk, ini merupakan masalah teknis yang sudah diberlakukan oleh seluruh KPUD. Rencananya usai pendaftaran Paslon Bupati Tasikmalaya baru akan dilaksanakan Musda ini,” beber H Yod Mintaraga pada awak media. (Eddinsyah)
