Jakarta, Demokratis
Awalnya, publik berharap banyak kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Sosok muda progesif dan inovatif saat menjadi bos perusahaan transportasi.
“Namun, begitu menjadi menteri, Nadiem tak seinovatif saat memimpin usahanya. Bahkan, sejak awal sudah menuai kontroversi dari para pakar dan pelaku di bidang pendidikan. Menteri yang diharapkan inovatif, ternyata tak inovatif, dan malah menanam kontroversi,” kata Direktur Eksekutif Aufklarung Institue, Dahroni Agung Prasetyo kepada wartawan, Jakarta, Selasa (26/1/2021).
Agung menilai, Nadiem pun terseok-seok menghadapi dampak pandemi Covid-19. Akibat sistem pendidikan yang tidak siap dan tidak sigap dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini maka membuat Indonesia lost-generation. “Itu benar adanya. Bagaimana pula mental anak-anak didik kita, karakter anak-anak Indonesia,” kata Agung.
Menurut Agung, berbagai langkah kebijakan Nadiem di tengah pandemi tak menjawab persoalan. Misalnya soal pengadaan kuota. Langkah ini menyisakan persoalan soal kecukupan kapasitas, dan bahkan masih ada keluhan tidak menerima di tahap pertama.
“Ketika tahap pertama tak menerima, lalu ditahap kedua menerima. Apakah tahap pertama yang tidak diakumulasi di tahap kedua, kemana? Kan anggarannya tak sedikit. Belum lagi dengan privasi data siswa, apakah terjamin aman?” ungkap Agung.
Yang tak kalah penting, sambung Agung, terkait dengan konsep merdeka belajar. Bila merdeka belajar ini mencaplok konsep Barat, dengan melupakan akar budaya Indonesia itu sendiri, maka ini sangat berbahaya bagi pendidikan karakter.
“Nadiem sepertinya tak mau tahu dengan pembangunan karakter bangsa sebagaimana diajarkan Presiden RI pertama, Soekarno. Nadiem juga seakan mengabaikan konteks sosiologis Indonesia, yang terdiri dari paguyuban dan petembayan,” tegas Agung.
Agung mengakui, tak mudah menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda berbagai dunia dengan tiba-tiba dan mendadak ini. Hal ini juga dihadapi berbagai negara di belahan bumi lainnya. “Namun ini bukan alasan. Dan itulah tugas pemerintah. Kalau pemerintah juga ikut mengeluh, kenapa jadi menteri,” demikian Agung. (Ic/Dem)
