Doni mengatakan penggabungan dua kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) pasti menyisakan pekerjaan rumah (PR) dalam penataan administrasi. Misalnya, pengaturan direktorat jenderal, bahkan sampai urusan kop surat.
“Penataan administrasi ini bisa butuh waktu 2 tahun, misalnya dirjen apakah ditambah atau tidak,” katanya.
Menurut Doni, kebijakan Nadiem di bidang pendidikan sejauh ini masih belum banyak yang berhasil khususnya di tingkat pendidikan dasar yang belum terlihat adanya perubahan. Dia mencontohkan salah satu langkah Nadiem untuk menghapuskan Ujian Nasional (UN) lewat Peraturan Pemerintah (PP) 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) bukan ide baru, melainkan sudah digagas para penggiat pendidikan sejak lama.
“Jadi menurut saya Wamen ini wajib ada karena pendidikan dasar saja sejauh ini belum beres-beres,” katanya.
Doni menambahkan kebijakan dalam dunia pendidikan seharusnya didesain secara demokratis yaitu harus ada dialog dengan publik khususnya para pelaku dalam ekosistem pendidikan. Tidak bisa kebijakan pendidikan hanya dipercayakan kepada tim khusus saja. (Red/Dem)
