Bandung, Demokratis
Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran tahun 2024 yang didanai dari APBN sebesar + Rp130.000.000.000 yang dikelola Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) lokasi wilayah Desa Anjatan Kabupaten Indramayu, dari anggaran tersebut diperuntukan pelaksanaan normalisasi Bendung Salamdarma dan pembangunan siphon. Dari hasil pantauan tim wartawan SKU Demokratis dan online di lapangan papan proyek pembangunan siphon dan normalisasi Bendung Salamdarma untuk mengetahui pelaksana pekerjaan proyek tersebut tidak ada terlihat papan proyek di sekitar lokasi proyek dimaksud. Begitupun hasil pengerukan lumpur Bendung Salamdarma pun tidak diketahui pembuangannya ke mana. Terkait pembangunan normalisasi Bendung Salamdarma dan pembangunan kantong lumpur atau siphon, diduga mulai pelaksanaan pekerjaan Juni 2024 sampai Juni 2025. Namun, perusahaan kontraktor pelaksana proyek tersebut tidak diketahui nama dan alamat perusahaannya.
Dari hitungan kalender berapa lama sebenarnya pelaksanaan pekerjaan normalisasi Bendung Salamdarma tersebut. Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan normalisasi Bendung Salamdarma dan pembangunan siphon, Jaki dan pelaksana teknis proyek tersebut Deden Yopi, Rabu, 2 Juli 2025 yang dikonfirmasi tim wartawan SKU Demokratis dan online, via ponselnya maupun di Whatsapp hanya dengan nada memanggil dan berdering, namun tidak diangkat. Padahal, untuk diminta keterangannya terkait seputar pelaksanaan pekerjaan proyek dimaksud. Hal ini perlu diketahui publik melalui hasil pemberitaan mass media berapa lama seharusnya pekerjaan normalisasi Bendung Salamdarma dan pembangunan siphon tersebut dan sampai saat ini sudah berapa persen (%) kemajuan fisik terkait normalisasi Bendung Salamdarma pembangunan siphon, sehingga kualitasnya sangat diragukan. Sementara, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) Dian Al Ma’ruf akan dikonfirmasi ke kantornya terkait pembangunan normalisasi Bendung Salamdarma dan siphon. (IS/Tim)
