Indramayu, Demokratis
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya mengenai Bupati Indramayu, H Supendi, selaku Kepala Daerah dan juga selaku Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pari partai Golkar, yang pada hari ini, Selasa (15/10) pada pukul 03.00 Wib, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di kediamannya yaitu Desa Bongas, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Selain Bupati Indramayu, ada 4 orang yang ikut dibawa oleh KPK, di antaranya pengusaha yang berinisial C, yang diduga warga dari Desa Sukagumiwang, Kecamatan Sukagumiwang. Kemudian seorang staf dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berinisial F serta supir dan ajudan Bupati Indramayu.
Dari kronologis dan informasi, bahwa mereka masing-masing diamankan di rumahnya. Dalam hal ini mengingat pengusaha berinisial C yang turut diamankan adalah sebagai kontraktor yang selama ini melaksanakan usahanya sebagai rekanan Dinas PUPR. Kemudian setelah KPK mengamankan masing-masing tersangka langsung dibawa ke Gedung KPK di Jakarta untuk dimintai keterangan.
Informasi yang didapat oleh Demokratis, kini KPK memperoleh tersangka menjadi 8 orang yang dibawa dalam operasi itu. 3 orang lainnya sekarang masih dalam perjalanan. Belum ada keterangan resmi dari pihak KPK membuat banyak awak media menunggu demi mendapatkan informasi yang jelas, bahwa dalam penangkapan tersebut apa saja yang telah diamankan oleh KPK selain uang ratusan juta rupiah, dan apakah akan ada banyak nama yang muncul dalam pengembangan kedepannya.
Dalam beberapa dekade ke belakang, KPK cukup serius dengan program kinerjanya dan patut diapresiasi. Hal ini pun diungkapkan oleh Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD), O’shj Dialambaqa, bahwa memang sudah seharusnya Indramayu menjadi target OTT, menurutnya jika pejabat daerah Indramayu lolos, ia heran kenapa bisa selalu lolos. Namun keheranan tersebut telah dibuktikan oleh KPK.
“Saya harus apresiasi kerja serius KPK dan saya akan merasa heran jika di Indramayu harus selalu lolos dari OTT dan sekarang KPK membuktikan dan sekaligus bisa dibantah bahwa KPK tidak bisa diamankan Pendopo Rangdu Gede,” ujar Oshj melalui keterangan tertulis.
Lebih lanjut dikatakan, kejadian OTT tersebut adalah sebagai pintu masuk membongkar merajalelanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indramayu. Ia juga sangat berharap kepada KPK kedepannya bisa mengembangkan kasus-kasus OTT lainnya. Yang memungkinkan tersangkanya bisa bertambah menjadi 20 orang bahkan bisa lebih.
Menurutnya, tentu mantan Bupati yang dulu, seperti Yance, keluarga, beserta kerabat kroni-kroninya juga bisa terjerat. Oleh karena itu kunci dari persoalan OTT tersebut ada pada Bupati sekarang, yaitu H Supendi dengan membuktikan melalui jalur Justice Colaborator (JC) dengan membuka secara terang. Agar tidak ada kepandiran serta faktor lain yang publik hanya bisa menduga-duga.
“Dan tentu Yance, keluarga beserta kroninya bisa terjerat, kuncinya di Bupati, jadi Bupati (Supendi) jangan jadi pahlawan kesiangan, karena pastilah Yance, mantan Bupati (Anna Sophanah), dan Daniel Muataqien bisa terjerat jika Bupati berani buka mulut dengan jujur,” ujarnya.
Pasalnya menurut Oshj Dialambaqa, bahwa beraharap pada Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kejaksaan maupun kepolisian dalam membongkar kasus korupsi di Indramayu sangat naïf dan sangat terkesan inferiority complex. Oleh karenanya mengapa kunci dari itu semua ada pada Supendi, karena bukan rahasia lagi bahwa Supendi adalah Bupati boneka dan di balik itu semua ada pada Yance.
“Maka jika Bupati buka mulut Yance dan Daniel pastilah terjerat dan tidak akan bisa lolos dari lubang jarum KPK, baik dari para kontraktor maupun ada kemungkinan akan muncul nama baru di kemudian hari dari anggota legislatif yang saat ini menjabat,” tutupnya. (RT)
