Subang, Demokratis
Paguyuban Sundawani Wirabuana Subang menggelar aksi unjuk rasa (unras) di sejumlah instansi seperti kantor Bupati Subang (baca: BP4D), DPRD Subang dan Kejari Subang mempertanyakan urgensi kegiatan Refleksi 5 Tahun Jimat-Akur dan dugaan penyelewengan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT), Rabu (23/8/2023).
Kegiatan Refleksi 5 tahun kepemimpinan Bupati Subang H Ruhimat dan Wabup H Agus Masykur Rosadi atau biasa disapa Kang Jimat-Akur yang dilaksanakan di 30 kecamatan dengan menelan anggaran hampir Rp6 miliar ini paguyuban Sundawani Wirabuana menilai cuma menghambur-hamburkan anggaran tidak jelas atau lebih tepatnya pemborosan anggaran.
Aksi yang dipimpin langsung Ketua Paguyuban Sundawani Wirabuana Subang Yosep Suyono berlangsung dengan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di depan pintu masuk Kantor Bupati Subang, Gedung DPRD Subang dan kantor Kejari Subang.
“Apa urgensi kegiatan refleksi 5 tahun kepemimpinan Jimat-Akur yang terus digencarkan oleh Pemkab Subang,” kata Yosep dalam orasinya.
Selain menyoroti soal pos anggaran yang besar untuk kegiatan refleksi tersebut, yang digelar di 30 kecamatan dengan masing-masing anggaran per kecamatan Rp178 jutaan. Sundawani juga menyoroti dugaan kasus lain, seperti dugaan korupsi Dana Bai Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Terkait adanya pelaporan ke Kejari oleh HMI Subang tentang polemik anggaran Refleksi 5 Tahun Kepemimpinan Kang Jimat,-Akur yang sempat muncul di akun twitter resmi milik Kejari Subang yang memampang beberapa pejabat Subang sedang diperiksa Kejari terkait dugaan kasus korupsi DBHCHT namun setelah beritanya viral di media online tiba-tiba Kejari menghapus foto tersebut. Ada apa sesungguhnya dengan Kejari subang seolah-olah ada yang disembunyikan,” ucap Yosep Heran.
Masih menurut Yosep, bila pihaknya tidak merasa puas saat menggelar aksi demo di kantor BP4D karena yang memberikan jawaban terkait anggaran refleksi bukan dari Kepala BP4D melainkan stafnya dan Rona (Kadis Kesbangpol Subang) yang menjelaskan bahwa anggaran untuk kegistan refleksi variatif ada yang Rp100 juta sampai Rp200 juta per kecamatan.
Ketika demo berlanjut ke gedung DPRD massa unras diterima Komisi I, namun sayangnya saat menjelaskan anggota Komisi I tersebut tidak mengetahui secara detailnya, akhirnya dibantu oleh bagian anggaran DPRD (Banggar) menjelaskan untuk kegiatan refleksi yang sudah disepakati dan disahkan per kegiatan di angka Rp85 jutaan.
“Mana yang benar tadi menurut BP4D Rp100 juta sampai Rp200 jutaan, sekarang kata Banggar Rp85 jutaan,” tandas Yosep heran.
Tak puas sampai di situ, Yosep bersama massa aksi meluruk ke kantor Kejari Subang. Dalam aksinya pihaknya mempertanyakan kepada Kejari Subang yang diwakili oleh Kasi Intel Adi sugiarto Yosep mempertanyakan mengapa foto yang terpampang di laman resmi Kejari Subang pada saat pemeriksaan pejabat terkait dugaan kasus DBHCT dihapus sudah sejauhmana pemeriksaan kasus tersebut.
“Terkait foto yang kami hapus maaf itu ada kesalahan dari pihak redaksi, namun terkait penanganan kasus yang sedang kita selidiki termasuk DBHCHT maaf belum bisa saya sampaikan ke publik karena itu sifatnya rahasia dan dilindungi undang-undang. Nanti ada pada saatnya kami akan buka ke publik,” ucap Adi di hadapan para pendemo. Sementara untuk kegiatan refleksi pihaknya masih terus memantau perkembangannya dan apabila ada masalah hukum akan segera dilakukan pemeriksaan.
Sekedar informasi, seperti dikutip tintahijau.com refleksi 5 tahun Jimat Akur ini sebagai media penyampaian program kerja selama kepemimpinan Bupati dan Wabup Subang H Ruhimat dan H Agus Mayukur Rosadi.
Agenda ini digelar dua kali dalam sepekan dengan tempat dari satu kecamatan ke kecamatan lain yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat lainnya.
Terkait soal ini sejumlah elemen mempertanyakan terkait anggaran yang diperuntukkan kegiatan dua kali dalam sepekan tersebut. Salah satunya adalah Paguyuban Sundawani Subang.
Paguyuban Sundawani beberapa kali melakulan aksi massa ke kantor Pemkab dan DPRD Subang dan Kejari Subang pada Rabu (23/8/2023).
Massa aksi Paguyuban ditemui anggota DPRD, Benni Rudiono dan Novaza. Pertemuan ini menyingkap fakta seputar pelaksanaan refleksi.
Ketua Paguyuban Sundawani Yosep menanyakan langsung kepada Komisi I DPRD Subang Beni Rudiono, apakah DPRD Subang mengetahui kegiatan refleksi yang tengah berlangsung atau tidak.
“Saya mengetahui adanya kegiatan refleksi tersebut karena saya sendiri pernah diundang untuk menghadiri kegiatan refleksi tersebut,” ucap Beni Rudiono.
Yosep menanyakan lebih lanjut apakah Komisi I tahu berapa besaran anggaran yang dikeluarkan pada kegiatan refleksi tersebut. “Namun, jawaban yang diberikan oleh Komisi I tidak memberikan kepuasan terhadap Paguyuban Sundawani Subang,” aku Yosep.
“Hal tersebut bukanlah ranah dari Komisi I sehingga kami tidak pernah menanyakan terkait besaran anggaran dari kegiatan refleksi tersebut. Kan saya waktu itu posisinya hanya diundang untuk mengahadiri, tidak mungkin saya langsung tanya biaya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan refleksi,” ucap Beni Rudiono.
“Tapi akan menjadi PR bagi kami untuk menanyakan terkait besaran anggaran kegiatan refleksi tersebut,” tambahnya.
Pada kesempatan kali ini, Paguyuban Sundawani Subang berhasil bertemu dengan Anggota Banggar Novaza.
Novaza mengatakan bahwa kegitan refleksi ini sudah direncanakan anggarannya sejak rapat raripurna pada tahun 2022 yang lalu. Adapun besaran anggaran pada masing-masing kecamatan adalah sebesar Rp85 juta.
Hal tersebut sontak menimbulkan respons yang beragam dari Anggota Paguyuban Sundawani. Lantaran nominal yang dijelaskan pihak Banggar DPRD dan BP4D Subang sangatlah berbeda, dan perbedaannya pun sangat drastis. (Abh)
