Jakarta, Demokratis
Sebanyak 50 pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur menghadiri sosialisasi 4 Pilar yang diselenggarakan oleh anggota MPR La Nyalla Mattalitti yang juga Ketua DPD RI di Surabaya.
Dalam orasinya La Nyalla menyatakan, lima sila dalam Pancasila sudah final dan tidak bisa diperas lagi dalam pemaknaannya karena lima sila telah dibuat saling berurutan dari mulai sila pertama hingga melahirkan tujuan hakiki bangsa ini yakni di sila kelima.
“Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama, termasuk Islam. Artinya Islam bukan ancaman buat Pancasila. Justru komunisme dan kapitalisme ancaman sebenarnya bagi Pancasila,” jelasnya.
“Saya harap mualaf politik harus konsisten mendukung Pancasila. Berbicara Pancasila adalah berbicara solusi seperti yang telah dilakukan oleh parpol atau ormas yang mendukung Pancasila sejak lahirnya,” kata M Nabil Haroen anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan di Jakarta, Senin lalu (13/7/2020).
M Nabil yang bertubuh tambun juga mengaku pernah menemukan oknum yang terpapar paham radikalisme di instansi aparat bersenjata meski secara lembaga sudah bersumpah setia pada Pancasila.
“Saya pikir soal Pancasila semuanya sepakat. Namun saya ingin menggarisbawahi bahwa selama ini Pancasila hanya menjadi semacam narasi tapi masih miskin implementasi dan ini akan sangat berbahaya,” tegas pendekar ini.
Dikatakan, dahulu zaman orde baru ada yang namanya P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan yang lainnya berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme dan patriotism yang kemudian ketika reformasi semua dibumihanguskan.
“Padahal sebenarnya setiap pemimpin tentunya ada yang meninggalkan sesuatu yang baik juga. Bahwa ada yang tidak baik maka mari kita koreksi bersama-sama, bukan berarti harus dibakar habis,” paparnya.
Menurutnya, Pancasila itu tidak pernah salah namun tatalaksananya yang kurang maksimal diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat.
“Saya adalah orang yang ikut bersyukur dengan Pancasila mualaf-mualaf yang biasanya nggak mau atau menolak Pancasila tetapi tiba-tiba mendadak mengawal Pancasila. Banyak mualaf Pancasila yang menjadi teman kita sekarang,” katanya.
“Tinggal kita catat saja itu, mereka apa konsisten. Konsekuensinya setelah paham Pancasila berarti tidak ada lagi ideologi lain lagi, apa mau komunis, khilafah dan sebagainya,” tukasnya.
Ia melanjutkan pelaksanaan Pancasila harus dilakukan oleh seluruh anak bangsa secara bersama-sama tanpa terkecuali. “Ini juga menjadi kewajiban bagi TNI-Polri, bagaimana Pancasila dilaksanakan, termasuk yang kita lihat di BUMN. Rekrutmennya bagaimana?” tambahnya.
“Bahwa kalau nasionalis saja nanti akan sekuler, tetapi kalau religius saja dia bisa jadi radikal, kuncinya harus nasionalis dan religius,” ingat dia.
Kata Nabil lagi, secara historis kapan lahirnya Pancasila sudah selesai pada tanggal 1 Juni 1945, 22 Juni 1945 dan 18 Agustus 1945 adalah satu tarikan nafas yang tidak bisa dipisah-pisahkan.
“Tamsilnya bahwa terbitnya matahari pada 1 Juni 1945 itu terbitnya sedikit, pada tanggal 18 Agustus 1945 mataharinya terbit utuh, sudah tidak bisa diganggu gugat,” katanya.
Dijelaskan, Pancasila sudah final dan harga mati bagaimana kemudian lalu kita betul-betul bisa mengimplementasikan Pancasila. “Pancasila yang implementatif bukan hanya naratif,” ujar Nabil.
Rieke Diganti Jenderal
Setelah muncul penolakan RUU Haluan Idiologi Pancasila yang telah menjadi usulan DPR. Fraksi PDI Perjuangan di DPR melakukan penggantian Wakil Ketua Baleg dari Rieke Diah Pitaloka kepada M Nurdin Jenderal (Pur) Polisi Bintang 3.
Kepada wartawan anggota Fraksi PDI P Rieke Diah Pitaloka membenarkan pencopotan dirinya sebagai wakil Ketua Badan Legislasi DPR.
“Rolling atau pergantian kan hal biasa. Berarti tugas saya dari partai dan Fraksi PDI Perjuangan di Baleg sudah selesai,” katanya.
Perihal mengenai apa tugas barunya yang menjadi tanggung jawabnya di DPR. Ia menjawab, pada saatnya masyarakat akan mengetahui tentang tugas yang diberikan partai dan Fraksi PDI Perjuangan kepadanya. “Pokoknya tugas yang penting dan perlu konsentrasi penuh dan cukup berat,” jelasnya.
Wakil Ketua Baleg Ahmad Baidowi mengatakan peta yang mendukung RUU HIP sebanyak 3 fraksi menerima dengan catatan, 1 fraksi menolak, sedang 5 fraksi setuju.
Sampai sekarang posisi RUU HIP masih menjadi usulan DPR. Hingga kini DPR dan pemerintah belum membahas RUU HIP karena Presiden Jokowi belum menerbitkan Surat Presiden (Surpres).
“Selama belum ada Surpresnya selama itu pula RUU HIP tidak bisa dibahas, apalagi disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR bersama dengan pemerintah,” kata Baidowi. (Erwin Kurai)
