Jakarta, Demokratis
Pimpinan Komisi VIII DPR menyatakan, usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 yang naik menjadi Rp69 juta per jemaah akan dikaji lebih lanjut oleh panitia kerja (Panja).
Panja akan mencari komponen mana yang biayanya masih bisa dikurangi agar ongkos haji 2023 tidak terlalu tinggi.
“Usulan Kemenag itu masih bakal dikaji lebih lanjut oleh Panja Komisi VIII,” ujar Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN, Ashabul Kahfi, Jumat (20/1/2023).
Kahfi menjelaskan, usulan kenaikan dana setoran haji merupakan respons atas beberapa kebijakan pemerintah Saudi Arabia yang menaikkan harga beberapa sektor pelayanan haji. Selain itu, anggaran dana haji yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga ingin dikelola dengan prinsip berkeadilan dan keberlanjutan.
“Meneruskan kebijakan penyaluran dana keuntungan investasi BPKH untuk menutupi kekurangan setoran haji sampai 50 persen, makanya, Kemenag mengusulkan agar penyaluran dana BPKH maksimal 30 persen, sisanya tetap dibebankan kepada Jemaah,” jelas Kahfi.
Kendati demikian, Kahfi memastikan, Komisi VIII DPR bakal berpihak kepada kepentingan rakyat. Bukan hanya kepada calon jemaah yang akan berangkat, namun juga seluruh masyarakat yang masa antreannya masih panjang.
Panja, kata dia, juga akan berusaha mencari komponen anggaran yang masih dapat dikurangi.
“Percayalah, kami di Komisi VIII tetap berpihak pada rakyat. Bukan hanya kepada yang akan berangkat, tapi kepada masyarakat yang masa antreannya masih panjang, ungkap legislator PAN dapil Sulawesi Selatan itu.
Senada, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, biaya haji Rp69 juta masih merupakan usulan Kementerian Agama yang akan dibahas lebih rinci dalam rapat panja di DPR.
“Tentu kami akan bahas secara rinci dalam Panja BPIH dalam rapat-rapat Panja selanjutnya,” kata Ace kepada wartawan, Jumat, 20 Januari.
Ace mengatakan, rapat panja komisi VIII akan meminta penjelasan rasional dari pemerintah terkait usulan tersebut. Meskipun dapat dipahami bahwa ada komponen yang memang disesuaikan pemerintah Arab Saudi.
“Bagi kami, harus ada penjelasan yang rasional terkait dengan usulan tersebut. Kami bisa memahami jika memang diperlukan adanya penyesuaian dari harga komponen pembiayaan haji tahun ini,” kata legislator Golkar dapil Jawa Barat itu.
Selain itu, kata Ace, rapat panja juga akan membahas efisiensi dana haji mulai dari transportasi hingga konsumsi. Sehingga menurutnya, dana yang ditanggung calon jemaah haji 2023 bisa lebih ringan.
“Kami ingin memastikan berapa nilai kontrak pemondokan, transportasi udara, konsumsi dan berbagai komponen pokok lainnya. Adakah yang bisa dilakukan efisiensi, apakah nilai yang dicantumkan rasional atau tidak, dan lain sebagainya,” jelasnya. (EKB)
