Subang, Demokratis
DPRD Kabupaten Subang melalui Panitia Khusus (Pansus) terus memacu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Kelima atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Salah satu Fokus utamanya adalah perampingan empat organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi dua OPD strategis, dan pemecahan satu OPD serta perubahan nama OPD.
Rapat yang dipimpin Ketua Pansus, Hafil Gaputra Sanjaya, menandai babak baru reformasi birokrasi di Kabupaten Subang (4/6/2025).
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan struktur gemuk. Era ini butuh birokrasi yang ramping, responsif, dan efisien,” tegas Hafil.
Langkah konkret yang sedang difinalisasi meliputi:
Peleburan Dinas Ketahanan Pangan ke Dinas Pertanian
➤ Untuk menyatukan program ketahanan dan produksi pangan secara lebih terintegrasi.
Penyatuan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
➤ Membangun sinergi kuat antara perolehan PAD dan pengelolaan keuangan serta aset daerah.
Pemekaran Dinas Pemadam Kebakaran dari Satpol PP
➤ Agar Damkar bisa fokus dan lebih gesit dalam pelayanan kebencanaan, mengingat luas wilayah Subang yang cukup besar.
“Dengan peleburan ini, kita harapkan kinerja pemerintah daerah makin optimal dan beban anggaran bisa ditekan. Belanja pegawai sudah tembus 34 persen, padahal harus turun jadi 30 persen pada 2027 sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022,” jelas Hafil.
Tak hanya efisiensi, restrukturisasi ini juga menjadi fondasi untuk meningkatkan inovasi dan respons birokrasi. Termasuk transformasi BP4D menjadi BAPERIDA (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah) sebagai penopang utama arah pembangunan ke depan.
“Kami ingin struktur pemerintahan di Subang siap menjawab tantangan masa depan. Bukan sekadar hemat, tapi juga kuat dan adaptif,” tutup Hafil dengan penuh keyakinan. (Abdulah)
