Ukraina, Demokratis
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Kamis memerintahkan Rusia “segera menarik personel dan peralatan militernya” dari PLTN Zaporizhzhia, mengembalikan kendali penuhnya kepada otoritas Ukraina.
Resolusi PBB “menyerukan penghentian segera serangan oleh Federasi Rusia terhadap infrastruktur energi penting Ukraina, yang meningkatkan risiko kecelakaan atau insiden nuklir di semua fasilitas nuklir Ukraina.”
Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara mengadopsi resolusi dengan 99 suara mendukung, sembilan menentang, dan 60 abstain, melansir Reuters, Jumat (12/7/2024).
Selain itu, resolusi yang diadopsi pada hari Kamis kembali menuntut agar Rusia “segera menghentikan agresinya terhadap Ukraina dan menarik semua pasukan militernya tanpa syarat.”
Berbicara sebelum pemungutan suara, Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mendesak negara-negara untuk memberikan suara mendukung resolusi tersebut.
“Kita berutang ini kepada generasi mendatang. Kita harus memastikan bahwa kengerian bencana nuklir tidak terulang,” katanya.
Sementara itu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan kepada Majelis Umum sebelum pemungutan suara, tujuan resolusi tersebut adalah “untuk mencoba mempromosikan narasi palsu Barat tentang sumber ancaman terhadap fasilitas nuklir di Ukraina.”
Ia mengemukakan di Majelis Umum apa yang ia katakan sebagai reruntuhan pesawat nirawak Ukraina yang telah digunakan untuk menyerang pembangkit listrik Zaporizhzhia pada tanggal 7 April.
Pihak Ukraina telah membantah mereka berada di balik serangan pesawat nirawak yang dirujuk Polyanskiy.
PLTN Zaporizhzhia, yang terbesar di Eropa, direbut oleh Rusia tak lama setelah melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada bulan Februari 2022. PLTN itu ditutup tetapi membutuhkan daya eksternal untuk menjaga bahan nuklirnya tetap dingin dan mencegah kehancuran.
Sepanjang perang, Ukraina dan Rusia saling menuduh telah menembaki PLTN dan memutus kabel listrik. Ukraina telah menepis tuduhan Rusia, dengan mengatakan bahwa mereka tidak menyerang fasilitas nuklir.
Diketahui, Majelis Umum telah menjadi fokus tindakan PBB terhadap Ukraina karena Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara, tidak bisa menghasilkan kesepakatan karena adanya hak veto yang dipegang oleh Rusia, Amerika Serikat, China, Prancis dan Inggris, kendati telah menggelar puluhan pertemuan mengenai Ukraina. (IB)
