Jakarta, Demokratis
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan tegas menyatakan tidak akan ada calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama (NU).
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan NU tidak boleh dijadikan sebagai alat politik menjelang Pemilu 2024. Hal tersebut menjadi sikap NU guna menghadapi tahun politik 2024 mendatang.
“Sekali lagi saya sampaikan, tidak akan ada calon presiden dan calon wakil presiden atas nama NU. Tidak akan ada,” tegas Gus Yahya kepada wartawan, Selasa (31/1/2023).
Gus Yahya menuturkan, NU menolak politik identitas baik identitas Islam, agama, atau NU, yang digunakan sebagai senjata politik guna menggalang dukungan. Dia menekankan, siapa pun yang hendak maju dalam kancah konstelasi politik nanti, harus mengedepankan prestasi dan kredibilitas individu tersebut.
“Karena NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan. Tidak boleh ada orang yang berusaha menutupi kekurangannya, hanya dengan mengklaim NU sebagai basisnya,” lanjut Gus Yahya.
Meski begitu, Gus Yahya mempersilakan kader-kader NU untuk memberikan dukungan secara politik. Namun, dia menggarisbawahi bahwa dukungan tersebut bukan atas kelembagaan NU.
“Ya (boleh beri, red) dukungan, tapi tidak atas nama lembaga. NU sebagai organisasi sebagai institusi tidak boleh digunakan untuk dukung mendukung dan kegiatan politik apa pun,” katanya. (Albert S)
