Jakarta, Demokratis
PDI Perjuangan (PDIP) membantah ada provokasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan menteri kader Partai NasDem dari kabinet atau reshuffle.
Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menyebutkan ada pihak yang mendorong NasDem keluar koalisi pemerintahan.
“PDI Perjuangan tidak akan pernah memprovokasi presiden,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dikutip pada Kamis (20/10/2022).
Hasto meyakini Presiden Jokowi punya keputusan terbaik terkait kabinetnya. Apalagi, pemerintah kini bekerja keras memberi yang terbaik untuk masyarakat.
“Sekali lagi, kalau berhubungan dengan kabinet itu haknya presiden. Keputusan berada di tangan Pak Jokowi dengan penuh hikmat kebijaksanaan mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto juga membantah hubungan PDIP dengan Partai NasDem memburuk. PDIP-NasDem disebut-sebut panas-dingin usai Anies Baswedan dideklarasikan sebagai Capres NasDem 2024. Makin memanas ketika elite NasDem Zulfan Lindan menyebut Anies antitesa dari Presiden Jokowi.
Kata dia, hubungan dua partai ini masih berjalan baik. Bahkan, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto masih melakukan komunikasi politik di DPR.
“Kita tetep jalan. Pak Utut sebagai ketua fraksi sudah membangun komunikasi termasuk dengan partai NasDem,” ujar Hasto.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh buka suara soal adanya pihak yang ingin partainya keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Desakan mundur itu muncul usai NasDem mengumumkan mengusung Anies sebagai Capres 2024.
“Ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden keluarkan NasDem dari koalisi pemerintahan, itu adalah tantangan, itu yang kita hadapi,” ujar Surya Paloh dalam sambutan launching program ‘NasDem Memanggil’ di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).
Namun, Paloh menegaskan sikap NasDem tidak berubah dari komitmen awal meski ada desakan-desakan tersebut. NasDem, kata dia, akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sampai akhir masa jabatannya di 2024.
“Tapi apakah sifat kita berubah? Apakah komitmen kita berubah? Untuk tetap mendukung administratif pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sampai pemilu 2024, saya katakan kita tidak pernah berubah saudara-saudara,” tegasnya.
Bahkan, Paloh mengungkapkan, NasDem mendukung kebijakan kenaikan BBM sebagai bentuk komitmennya terhadap pemerintahan Jokowi. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah tepat. (EKB)
