Jakarta, Demokratis
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menyarankan pemerintah agar sebaiknya Indonesia segera keluar dari keterlibatan dewan perdamaian atau Board of Peace (BoP). Menurutnya, keputusan untuk tetap berada dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.
“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).
TB Hasanuddin menjelaskan lima alasan utama mengapa Indonesia perlu segera menarik diri dari BoP: Pertama, ia menilai, partisipasi Indonesia dalam BoP telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
“Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran,” katanya.
Kedua, ia menilai pemerintah tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran. Menurutnya, hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut.
“Dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain,” jelas TB Hasanuddin.
Ketiga, ia menilai posisi yang tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. TB Hasanuddin mengingatkan mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penolakan.
“Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia,” tegasnya.
Keempat, legislatif PDIP itu menilai, alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF akan menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif. Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, TB Hasanuddin meminta pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran.
“Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia,” kata anggota komisi bidang hubungan internasional dan pertahanan itu.
Kelima, Indonesia dinilai berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan. “Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah,” ucapnya.
TB Hasanuddin menegaskan langkah keluar dari BoP bukan berarti Indonesia abai terhadap isu perdamaian dunia. Sebaliknya, kata dia, hal tersebut justru untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
“Independen, serta berpihak pada perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa,” pungkas mayor jenderal purnawirawan TNI itu. (EKB)
