Terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tanggal 22 Desember 73 tahun yang lalu merupakan hari yang bersejarah. Tidak saja penting karena sebagai momen sejarah. Tetapi lebih dari itu memang mengandung makna yang menyimpan hal yang harus dikaji.
Bukankah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dirontokkan Belanda lewat aksi clash II. Dengan menguasai ibu kota pemerintahan Yogyakarta dan Presidennya telah ditangkap? Bagaimana nasib atau eksistensi kelanjutan NKRI.
Maksudnya karena itu diambil kesimpulan generasi muda harus memahami persoalan berdirinya PDRI. Sebagai bagian dari capital history, modal sejarah meniti masa depan. Adanya NKRI yang dilahirkan para pejuang Republik ini menjadi esensi atau jiwa bangsa.
PDRI merupakan negara dengan Presidennya Syafrudin Perarinegara dibentuk di Sumatera Barat atau kongkritnya Sumpur Kudus Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dilengkapi beberapa kementerian sebagaimana layaknya sebuah pemerintahan. Yang antara lain Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Timur.
Awalnya sebab jatuhnya ibu kota Yogyakarta, dan ditawannya Soekarno, Hatta dan Sutan Syahrir diasingkan keluar Jawa maka Syafrudin Perwiranegara membentuk PDRI. Tugasnya untuk melanjutkan perjuangan.
Sebelum ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948 Soekarno sempat menyiapkan surat kawat pada Syafrudin Perwiranegara di Sumatera, dan A. Maramis di New Delhi, India. Isinya jika pemerintah di Yogyakarta tidak dapat menjalankan pemerintahan maka Syafrudin Perwiranegara atau A Maramis diberikan mandat untuk meneruskan pemerintahan. Tetapi kawat itu berbulan-bulan kemudian baru diterima.
Untungnya tanpa surat kawat mandat itu PDRI sudah terbentuk menjalankan fungsinya berdasarkan rapat 19 Desember 1948. Resmi pengumuman terbentuknya PDRI lewat siaran radio tanggal 22 Desember 1948.
Tersebutlah 12 kementerian, antara lain: Menteri Dalam Negeri Moh Hasan, Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Kemakmuran, Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan. Ibu kota sementara ditetapkan Bukittinggi dan secara berpindah-pindah karena keadan perang.
Lama pemerintahan PDRI singkat saja yaitu 270 hari. Terhitung 22 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949. Diserahkan kembali pada Pemerintahan RI ke Yogyakarta. PDRI menyerahkan mandatnya berdasarkan hasil perjanjian Roem Roiyen. Dari catatan di atas, ternyata kita temukan pemimpin kita yang disimbolkan Syafrudin Perwiranegara figur ikhlas dan sekaligus idealis. Bagaimana jika tanpa ikhlas dan idelais. Entahlah. Kita tak tahu.
Sangat jelas. Dia bentuk PDRI ikhlas, tanpa mandat sesiapa. Meski belakang hari ditemukan mandat dari Presiden Soekarno. Tanpa menyebut dan menonjolkan dirinya. Bagaimana kira-kira akan terjadi jika saja Syafrudin Perwiranegara tidak menyerahkan atau mengembalikan pada kepada Soekarno? Bukan kah PDRI sejatinya inisiatif Syafrudin Perwiranegar dan kawan-kawannya belaka?
Pemimipin idealis tercermin dari mereka rela menerima kenyataan untuk Indoesia yang kuat. Figur PDRI orang yang di belakang hari jatuh bangun dari dengan rezim kekuasaan. Banyak yang masuk penjara dan dimarginalkan.
Itulah sejarah PDRI 270 hari itu, bukan peristiwa kecil. Mengingat sebutlah puncak bersatunya rakyat dan pemimpin pada saat kritikal berbahaya. Tidak kurang dari darah yang tertumpah, dan tercurahnya air mata. Yang tak kering karena panas. Itulah samudera persada kuasa.
Yang lahir karena kandungan luhur ibu pertiwi melawan kolonial musuh, penjajah tirani menghancurkan belenggu. Itulah menjadi hunjaman kokoh pilar NKRI kini dan seterusnya. Sebagai modal sajarah berupa capital history yang mahal harganya.
Penulis ingin mengakhiri catatan ini dengan peristiwa perjumpaan (tahun 1980) langsung penulis dengan Pak Sayfrudin Perwiranegara Ketua PDRI menanyakan tentang mandat Presiden Soekarno. “Betul sebelumya saya tidak tahu adanya mandat tersebut,” kata beliau.
Yang jelas PDRI menjadi tiang pancan penting sejarah Republik Indonesia. Kontribusi pemimpin bangsa. Menghubungkan PDRI dan NKRI.
Jakarta, 22 Desember 2021
*) Penulis adalah Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta
